DUMAI - Ketua DPRD Kota Dumai Gusri Effendi, mengharapkan aparat satuan kerja perangkat daerah bekerja jangan takut menjadi pelaksana proyek, asalkan semuanya sesuai aturan.

"Jika rasa ketakutan yang lebih dikedepankan maka progres kerja pemerintah akan lamban dan tidak mencapai target pada waktu tahun anggaran," katanya kepada sejumlah awak media, Rabu (24/6/15).

Menurut dia, realisasi anggaran sangat minim karena pegawai enggan untuk menjadi pejabat pelaksana suatu kegiatan/proyek, karena itu pihaknya minta supaya tidak takut asal tidak melanggar hukum.

"Rasa ketakutan pegawai pemerintah dalam melaksanakan tugas jabatan pelaksana proyek ini bisa dihindari dengan cara niat bekerja murni mengabdi tulus kepada negara, bukan untuk mencari keuntungan," katanya.

Lambannya perkembangan kinerja pegawai itu dikhawatirkan berdampak buruk bagi pelaksanaan program pembangunan daerah dan kemajuan perekonomian masyarakat.

"Memasuki pertengahan tahun ini, pemerintah daerah belum menyelesaikan pelelangan proyek pembangunan, sehingga berpengaruh terhadap laju ekonomi masyarakat dan menurunnya daya beli di pasaran," katanya.

Selain itu akibat lambannya kinerja ini membuat agenda pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan menjadi terlambat karena satker belum melaporkan perkembangan kinerjanya.

Dia meminta atasan SKPD untuk program kegiatan yang sudah disusun agar rencana pembangunan berjalan sesuai harapan dan penggunaan anggaran terlaksana optimal.

Diketahui, sejumlah pejabat di SKPD di lingkungan Pemko Dumai ada yang terjerat kasus hukum, seperti Dinas Perhubungan, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan sebagainya.