PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD hingga saat ini belum menyepakati nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015.

"Ada yang belum lengkap, program dan kegiatannya belum pas. Nanti akan dibahas lagi, untuk KUA-PPAS awal ada rambu-rambu yang harus dilewati dan disesuaikan," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Yafiz di Pekanbaru, Jumat.

Meskipun begitu dia menyakini penandatangan nota kesepahaman itu bisa dilaksanakan Senin (30/11) pekan depan. Dia berharap proses awal APBD itu bisa diselesaikan segera.

Penundaan itu sebelumnya disampaikan dalam sidang paripurna di gedung DPRD Riau. Wakil Ketua DPRD Riau yang memimpin sidang, Sunaryo mengumumkannya pada sidang, namun tetap melanjutkan agenda sidang lainnya yakni tentang beberapa perda lainnya.

"Agenda nota kesepahaman belum dapat dilaksanakan, mudah-mudahan dapat dilakukan sesegara mungkin," katanya dalam sidang.

Penandatangan nota kesepahaman ini telah ditunda untuk kedua kalinya. Awalnya dijadwalkan pada Senin (23/11) lalu oleh DPRD Riau. Pembahasan KUA-PPAS dilakukan setelah lebih kurang dua pekan lalu APBD Perubahan 2015 disahkan.

APBD murni 2016 Provinsi Riau sendiri diperkirakan berkemungkinan besar akan terlambat disahkan. Hal tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2014 yang mengatur paling lambat 30 November harus sudah rampung.

Seperti disebutkan diatas, hal tersebut disebabkan DPRD dan pemerintah setempat mengaku masih butuh melakukan pembahasan. Badan Anggaran DPRD menyatakan pengesahan diperkirakan baru bisa dilakukan pada pekan pertama Desember atau terlambat seminggu.

"Dewan menginginkan semua aspirasi dan kepentingan masyarakat bisa ditampung di RAPBD itu, sementara dana terbatas. Sehingga membutuhkan pembahasan mendetail agar semuanya kebagian kue pembangunan," ujar Sunaryo.