PEKANBARU - Anggaran Rp3 miliar yang disepakati DPRD Riau dalam APBD Perubahan 2015 untuk pelaksanan Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dianggap sebagai gaya baru dalam merampok APBD Riau. 

"Ini adalah merampok gaya baru. Kita tidak ingin anggaran dalam APBD yang digunakan untuk keperluan rakyat, dialihkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Apalagi jumlah anggarannya sangat besar," kata Saiman Pakpahan, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Riau kepada wartawan, Selasa (17/11/15).

Kendati demikian, ia tidak mempersoalkan jika pelaksanaan Kongres kali ini dilakukan di Pekanbaru, Riau asalkan tidak menggunakan APBD Riau. Jika hal ini tetap dilakukan, maka hal ini bisa dilawan secara bersama.

"Pelaksanaan Kongres HMI merupakan masalah internal dan tidak perlu menggunakan uang rakyat. Jika anggarannya tidak ada, maka anggota HMI atau alumni HMI tidak perlu mengintervensi pemerintah daerah supaya bisa memberi anggaran dengan menggerogoti APBD," ungkapnya.

Ia pun menyebut, anggaran untuk HMI ini bisa menyulut rasa cemburu dari organisasi mahasiswa lain atau organisasi di luar agama Islam. Seperti dari organisasi mahasiswa Kristen, Katolik, Budha dan lainnya.

"Apakah Pemprov siap menganggarkan untuk organisasi mahasiswa lainnya, ini yang menjadi pertanyaan tersendiri. Semua organisasi kan ingin mendapat keadilan juga," jelasnya.

Di samping itu, masih banyak program kegiatan pemerintah Provinsi Riau yang membutuhkan anggaran dalam mensejahterakan masyarakat Riau. Seperti, pembangunan infrastruktur, penanggulangan banjir dan berbagai program kegiatan lainnya. 

"Selama tiga bulan kabut asap kemarin, hanya dianggarkan Rp1,4 miliar. Sedangkan untuk Kongres HMI dianggarkan Rp3 miliar," tutupnya. 

Sebagai data tambahan, pelaksanaan Kongres HMI kali ini bakal diadakan di Pekanbaru, Riau. Kegiatannya sendiri akan dimulai dari tanggal 22-28 November ini. Pembukaan kegiatan ini akan dilaksanakan di Hotel Labersa dengan menghadirkan Presiden RI, Joko Widodo.