PEKANBARU - Adakan pertemuan tertutup dengan gubernur, wakil gubernur Riau. Johar Firdaus, Ketua Banggar DPRD Riau menyebut, pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran baru mencapai 8 persen. 

“Itu karena adanya masa transisi. Jadi, bukan karena adanya pemotongan anggaran kegiatan,” kata Johar Firdaus kepada wartawan usai pertemuan di Gedung DPRD Riau, Senin (05/05/14). 

Kemudian, politisi Golkar ini menyebut, pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada angka 8 persen ini, dianggap masih kecil, apalagi sekarang sudah memasuki bulan Mei. 

Untuk itu, DPRD Riau mendesak pemerintah Provinsi Riau agar segera menggesa pelaksanaan kegiatan yang sudah diagendakan dalam APBD Murni tahun 2014. Jika tidak dilaksanakan, maka Sisa Lebih Anggaran (SILPA) Riau pada tahun ini menjadi besar. 

Hal senada juga dikatakan Zukri, Anggota Banggar DPRD Riau. Dalam pertemuan tersebut jelasnya, anggota Banggar DPRD Riau mempertanyakan adanya isu yang menyebut penyebab lambanya serapan dan pelaksanaan kegiatan disebabkan karena harus melalui persetujuan gubernur. 

“Tadi banyak yang bertanya, ada Pak Aziz, saya, Bu Sumiyati. Yang ditanya termasuk soal adanya informasi yang mengatakan jika pelaksanaan kegiatan harus melalui persetujuan gubernur. Gubernur membantah hal itu, tidak benar itu katanya,” terangnya. 

Menurutnya, setiap kegiatan yang menyentuh masyarakat, maka tidak perlu persetujuan gubernur. Sebaliknya, jika kegiatan tersebut seperti pelatihan, maka perlu persetujuan gubernur. ***(ary)