PEKANBARU - Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau pada tahun 2015 tidak mendapat dana aspirasi. Kendati tidak mendapatkan dana itu, seluruh anggota dewan menyakini masih bisa menyerap aspirasi masyarakat Riau.

"Tidak ada masalah terhadap pelaksanaan kegiatan yang merupakan aspirasi dari masyarakat.  Hal tersebut tetap dapat jalan dengan tetap mendengarkan keinginan masyarakat. Aspirasi itu bisa dilakukan dengan cara lain dengan mendatangi masyarakat," jelas Marwan Johanis, Politis Gerindra, kemarin.

Dikatakanya, setelah menampung aspirasi kepada masyarakat, hasilnya baru disampaikan kepada Pemprov Riau melalui instansi yang membidanginya. Jadi menurutnya, tidak ada masalah lagi menyoal dana aspirasi yang selama ada dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Lebih jauh diutarakan juga oleh Ketua Komisi D, DPRD Riau ini, terhadap apa yang disampaikan oleh Legislator pada satker terkait mengenai aspirasi yang didapat di lapanga, pihak eksekutif harus komit juga untuk memperhatikannya dengan harapan ditindaklanjuti untuk dilaksanakan.

"Minta komitmen pemerintah, semuanya terakomodir tentunya membuat daftar kebutuhan bukan keinginan. Jika pemerintah tidak ingin mengakomodir hasil aspirasi masyarakat, tentu yang salah pemerintahnya dan bukan anggota dewannya," jelasnya lagi.

Jadi menurut Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Kuansing-Inhu ini, dalam aspirasi yang ditampung, anggota dewan juga harus bisa mengarahkan masyarakat, aspirasi yang disampaikan bukan keinginan tapi kebutuhan.  

"Ini seperti sekarang, ada aspirasi dari Kades Inuman kepada saya, ada sawah tapi tidak ada irigasinya.  Jadi ini kita lihat langsung dan di koordinasikan ke satker terkait", jelasnya lagi dengan memberkan satu kasus yang dialaminya.