KUANSING - Setelah dilakukan pembahasan selama beberapa hari terakhir terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi 2016-2021, DPRD Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi, Rabu (18/1/2017) di ruang paripurna DPRD.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung ketua DPRD, Andi Putra dan didampingi Wakil Ketua I, Sardiono serta Wakil Ketua II, Alhamrah. Kemudian, Bupati Kuansing, Drs. Mursini, M.Si dan Wabup, H.Halim serta Sekretaris daerah, Drs. Muharman, M.Pd juga hadir dalam rapat paripurna tersebut.  

Satu persatu fraksi menyampaikan pandangan umumnya, yang diawali dengan Fraksi Golkar. Melalui juru bicaranya, Sastra Febriawan SP MSi menyampaikan sejumlah hal terkait RPJMD dan soal kebijakan pemerintah.

Pertama, fraksi Golkar menyayangkan banyaknya tim yang absen atau tidak hadir dalam pembahasan RPJMD, sehingga banyak pertanyaan pansus saat pembahasan tak terjawab oleh tim. 

"Seharusnya bupati meletakkan orang-orang yang kompeten di tim penyusun itu," kesalnya.

Kedua, soal data-data yang disampaikan dalam draft, kata Sastra, banyak yang tidak akurat, sehinggga pemerintah perlu memperbaikinya. Ketiga, katanya, Golkar menyayangkan sikap bupati yang lambat merevisi SK tim penyusun, sehingga berdampak terhadap keterlambatan pembahasan RPJMD ini.

"Dalam draft yang disampaikan, juga banyak yang tidak sinkron isu pembangunan stragetis dengan visi misi bupati," katanya.

Begitupula soal bantuan bibit sawit. Menurut Fraksi Golkar, Pemkab Kuansing yang dinakhodai Mursini-Halim harus memiliki formulasi yang pas terkait program bantuan bibit ini, sehingga bisa tepat sasaran. 

"Jadi, nanti bantuan bibit jangan diberikan kepada salahsatu pemodal. Ini harus disusun formulasinya agar tepat sasaran," katanya.

Selanjutnya soal sektor pariwisata yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah kabupaten Kuansing. Terkait sektor ini, fraksi Golkar menyarankan, agar sejumlah destinasi atau objek wisata yang ada harus dibenahi secara baik, termasuk pendukung pariwisata, seperti pemanfaatan hotel.

Tak hanya itu, persoalan PETI juga diminta Golkar, agar pemerintah mencarikan solusinya. Terkahir, fraksi Golkar meminta kepada Bupati agar kembali merekrut tenaga honorer yang beberapa waktu lalu dirumahkan.Sementara itu, Naswan, juru Fraksi PPP menyayangkan lambatnya RPJMD.

"Ini sesuatu yang krusial, yang merupakan aktualisasi visi misi pemerintah. Sementara, kita sudah terlambat, dan ini harus terus digesa," katanya.