DUMAI - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai, secara tegas minta kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) agar tidak membayarkan pekerjaan proyek yang rusak dan tidak baik.

 

Hal itu menyangkut alokasi anggaran pada 2013 dimana banyak proyek yang diyakini tidak sesuai dengan bestek dan tidak selesai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Tito Gito, anggota Komisi III DPRD Dumai, Kamis (12/12/2013) menegaskan bahwa jika Dinas PU tetap membayar proyek yang tidak baik tersebut maka akan berpotensi masalah baik terhadap pemerintah Kota Dumai.

"Oleh karenanya kita minta dinas PU tidak membayarkan pekerjaan yang tidak baik, dimana saat ini banyak proyek yang dikerjakan asal-asalan dengan alasan cuaca dan lain sebagainya," ujarnya.

Disamping itu, lanjut Tito, untuk alokasi tahun anggaran 2014 mendatang Dinas PU diminta agar memprioritaskan daerah yang belum tersentuh pembangunan dan kawasan perbatasan yang sangat butuh prioritas pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan dan sebagainya.

"Pada penganggaran APBD 2014 mendatang, kita minta agar skala prioritas dan daerah yang belum tersentuh pembangunan agar diutamakan," ujarnya.***(alin)