PEKANBARU - Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tentang penyelesaian sengketa lahan di Riau yang diusulkan Komisi A DPRD Riau mendapat penolakan di kalangan wakil rakyat di DPRD Riau.

Hal ini terlihat dalam rapat paripurna penyampaian penjelasan oleh pengusul tentang pembentukan panitia khusus monitoring dan evaluasi perizinan HGU-IU-Perkebunan, HTI, HPHTI-IUPHTI, HPH, HTR, Izin Usaha Pertambangan, Izin Industri, Izin lingkungan (Amdal, UPL, UKL) dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak serta penertiban perizinan dan wajib pajak se-Provinsi Riau, Kamis (26/02/15). 

"Pansus ini harus memiliki objek perusahaan mana saja yang akan diminta penjelasannya, semua harus jelas. Dalam draf yang kami terima, itu belum dijelaskan, nanti akan sulit membedakan antara kerja Pansus dengan kerja dewan, khususnya komisi yang membidangi sengketa lahan," kata Syafaruddin Poti, Anggota DPRD Riau dari PDI Perjuangan saat mengajukan interupsi dalam paripurna.

Hal senada juga disampaikan Zukri, Anggota Komisi D DPRD Riau. Ia pun menilai, komposisi Pansus kali ini belumlah jelas. Hal ini disebabkan karena nama-nama anggota dewan yang ada di Pansus masih belum jelas.‎ 

"Saya lihat komposisinya tidak lazim. Misalnya di partai PDIP, di sana hanya ada dua nama. Dari mana asal komposisinya ini, dimasukkan asal-asalan atau seperti apa," ujarnya. 

Kemudian, Ketua Komisi E DPRD Riau, Masnur mengatakan, pada hakikatnya, pembentukan Pansus di DPRD Riau merupakan hal yang biasa. Apalagi karena pembentukan Pansus merupakan hal anggota dewan.‎ 

"Pansus ini kan tidak barang haram, semua anggota berhak mengajukannya. Tapi obyek Pansus ini harus jelas, namanya saja Pansus, harus khusus dong," jelasnya. 

Menanggapi hal ini, Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau mengatakan, rapat paripurna usulan Pansus ini akan dilanjutkan pada rapat paripurna berikutnya. 

"Setelah paripurna ini, bakal ada paripurna lanjutan. Paripurna tentang pandangan umum fraksi terhadap pengajuan usulan Pansus ini, jadwalnya akan dibahas dalam rapat BanMus," terangnya.