PELALAWAN : Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengusulkan Pilkada dipercepat pada tahun 2015 ini. 

Usulan percepatan tersebut juga disertai oleh kabupaten lain ke Kemendagri yang berakhir masa jabatan kepala daerah 2016. Tak pelak, dari uraian pasal 1 pada Perpu Pilkada 2014, mengharuskan kabupaten Pelalawan, menggelar Pilkada serentak pada tahun 2018.

Hal ini dibenarkan oleh ketua KPU Pelalawan Nasarudin, SH kepada riauterkini.com, Senin (5/1/15). "Saat ini, kita masih menunggu usulan yang dilayangkan Pemkab Pelalawan ke Kemendagri, agar Pilkada Pelalawan dipercepat pada tahun 2015 ini," terang Nasarudin.

Dikatakan dia, sesuai dengan Perpu 2014 tentang Pilkada, dipenjelasan pasal 1, sudah memastikan ada beberapa kabupaten di Riau menggelar Pilkada serentak pada tahun 2015, sementara itu Kabupaten Pelalawan beradap pada opsi kedua yakni, Pilkada serentak pada tahun 2018 mendatang.

"Barang kali inilah yang mendorong Pemerintah Pelalawan agar Pilkada itu, diserentakkan juga 2015 ini dengan kabupaten lain. Bahkan dalam hal ini, kepala daerah Pelalawan rela masa jabatan dia dipangkas. Dimana masa jabatan, kepala daerah Pelalawan berakhir april 2016," katanya.

Namun demikian kata Nasar, usulan Pemkab Pelalawan ini, masih bersifat usulan saja di Kemendagri. "Sejauh ini usulan agar Pilkada ini masih bersifat usulan. Dan belum dibahas," paparnya seraya mengatakan KPU Pelalawan hanya menjalanlan putusan hasil dari usulan itu.

Bahkan sebelumnya tambah Nasar, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan KPU Pusat. Dari hasil itu, tetap mengacu kepada Perpu 2014. 

"Intinya, kita masih menunggu usulan, Pemkab di Kemendagri, jika usulan ini, tidak dikabulkan. Mau tak mau mengacu kepada Perpu 2014, menempatkan Pelalawan Pilkada serentak gelombang kedua di Riau, pada 2018 mendatang," tandasnya.