BENGKALIS - Wakil Ketua DPRD Bengkalis Dr Indra Gunawan MH mengatakan, dana Inbup PPIP berpeluang untuk ditambah melalui APBD Perubahan. Hal itu disampaikan Indra Gunawan saat menggelar reses di Dusun Parit Bangkung, Kelurahan Damon, Bengkalis, Rabu (20/4). 

"Ini berdasarkan hasil komunikasi antara saya dengan Pak Bupati. Mudah-mudahan bisa terealisasi di APBD Perubahan tahun 2016," ujarnya. 

Pria yang akrab disapa Eet ini mengatakan, diperkirakan dana Inbup PPIP yang akan ditambah pada APBD Perubahan sekitar Rp500 juta - Rp700 juta per desa. Jumlah tersebut menurut Eet sebagai bentuk kepedulian DPRD dan Pemkab Bengkalis terhadap adanya aspirasi masyarakat desa yang menginginkan penambahan dana Inbup PPIP. 

"Masyarakat desa merasa kesulitan untuk melaksanakan berbagai program di desa akibat menurunnya  alokasi dana Inbup PPIP di APBD murni. Karena itulah, saya mendorong Pemkab Bengkalis agar menambah  dana Inbup PPIP dan Alhamdulillah mendapat lampu hijau dari Pak Bupati," kata Eet. 

Kegiatan reses anggota DPRD Bengkalis asal Golkar ini dihadiri oleh sekitar 280 warga yang berasal dari beberapa desa di Kecamatan Bengkalis. Selain penyampaian program, kegiatan reses juga diisi dengan bantuan kepada kaum dhuafa dan anak yatim. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Lurah Damon, Awaluddin serta beberapa pengurus partai Golkar. 

Sebelumnya diberitakan, Ketua BPD Desa Air Putih, Indra menilai alokasi anggaran yang diberikan Bengkalis lebih besar dari anggaran yang diberikan oleh APBD Provinsi Riau maupun APBN, kenyataannya anggaran yang diberikan oleh Bengkalis malah jauh lebih kecil. 

 "Berkurangnya fantastis, dari Rp1 miliar menjadi Rp200 juta. Memang selain dari APBD Bengkalis desa-desa masih menerima dana dari APBD Provinsi dan APBN, tapi sebagai Kabupaten yang bertanggungjawab langsung terhadap pembangunan desa di wilayah pemerintahannya, ya tak mungkin 'kalah' dengan Provinsi atau pusat," ujar Indra. 

Untuk itu kata Indra, dirinya bersama para BPD se-Kecamatan Bengkalis berharap dana Inbup tahun 2016 ini bisa ditambah di dalam APBD Perubahan nantinya. Paling tidak jumlahnya sama dengan bantuan yang diberikan Provinsi atau pusat.