BENGKALIS - Sejumlah kalangan di Bengkalis mengkritik kinerja oknum Anggota DPRD Bengkalis terkesan mengabaikan tugas dan tanggungjawab. Kalangan menilai oknum anggota dewan sebagai representasi rakyat, memiliki kualitas kerja semakin memprihatinkan dan cenderung merosot. 

Prilaku malas malah dipertontonkan oknum wakil rakyat ketika agenda penting seperti berlangsungnya sidang paripurna. Tentu saja akan mengurangi kredibilitas lembaga terhormat tersebut di tengah masyarakat. Padahal mereka makan gaji dan tunjangan dari uang rakyat, bukannya memperjuangkan rakyat. 

Contohnya, prilaku salah oknum anggota dewan yang hadir ketika sidang paripurna bukannya serius mengikuti rapat malahan asyik tidur pulas di kursi empuk. Peristiwa itu terjadi pada rapat paripurna penyampaian Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis TA 2016, Selasa (4/4/17) lalu di ruang sidang. 

Tidak hanya oknum dewan tidur pulas, sidang paripurna tersebut dibunyikan anggota dewan yang hadir sesuai absensi berjumlah 35 orang dari 45 orang, tetapi yang hadir secara kasat mata hanya 17 orang dan paripurnapun dinyatakan quorum. Bukankah hal itu absen ‘bohongan? Kemana 18 wakil rakyat yang lain?. 

Pemerhati pembangunan dan pemerintahan di Bengkalis Wan Muhammad Sabri sangat menyayangkan hal itu. Sabri menilai akan mencoreng citra lembaga legislator tersebut, termasuk rendahnya tingkat kehadiran dewan. 

“Kejadian tersebut, seharusnya menjadi catatan bagi Badan Kehormatan BK DPRD Bengkalis. Dan BK DPRD Bengkalis sendiri dari periode lalu tidak pernah berfungsi hanya sebatas formalitas,” sindir Wan Sabri, Kamis (6/4/17). 

Hal senada disampaikan pegiat organisasi non pemerintah di Bengkalis Tun Ariyul Fikri. Dirinya menyoroti DPRD Bengkalis selain diduga sering bolos dan malas, kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang terjadi ditengah masyarakat juga sangat kurang.

Seperti membahas kinerja eksekutif yang juga kurang maksimal, persoalan di bidang kehutanan dan perkebunan yang sering terjadi, konflik perikanan antar nelayan hingga perekonomian daerah yang stagnan. 

"Patut dipertanyakan komitmen dan kinerja mereka sebagai legislator. Karena mereka digaji untuk tugas-tugas tersebut oleh negara,” katanya.

Menyusul beredarnya informasi oknum Anggota DPRD Bengkalis tidur pulas saat mengikuti sidang paripurna yang digelar pada Selasa (4/4/17) petang lalu dengan agenda penyampaian LKPJ Bupati Bengkalis 2016. 

Badan Kehormatan (BK) DPRD Bengkalis segera melakukan pemanggilan terhadap oknum Anggota DPRD Bengkalis disebut-sebut Safrana Firza yang juga menjabar sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Bengkalis. 

“Mengenai kejadian tersebut, dari BK akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan,” ungkap Ketua BK DPRD Bengkalis Thamrin Mali dihubungi wartawan, Kamis (6/4/17). 

Menurut Thamrin Mali, aksi tidur pulas sekitar 30 menit saat sidang paripurna merupakan hal yang tidak wajar dan menyalahi aturan. Sebagai seorang wakil rakyat seharusnya menunjukan sikap yang baik, apa lagi dalam situasi sidang paripurna yang diikuti sejumlah pejabat, anggota DPRD, media massa dan lembaga lainnya. 

“Memang tidak wajar, akan tetapi ada beberapa kemungkinan juga yang bersangkutan tertidur, mungkin kelelahan," katanya lagi. 

Thamrin Mali juga menghimbau kepada seluruh anggota DPRD mengikuti aturan di lembaga ini seperti saat dalam sidang paripurna. “Kalau memang tidak bisa mengikuti sidang jangan dipaksakan, karena dampak dari kejadian ini memang sangat besar,” himbaunya. 

Sementara itu, Safrana Firza ketika dikonfirmasi wartawan menjawab terkesan lelucon. Apa yang dilakukannya dan adanya pemberitaan yang beredar mengucapkan terima kasih. Bahkan menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki uang untuk imbalan atas pemberitaan itu.