DUMAI - Wakil Walikota Dumai Agus Widayat berharap kepada 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang baru dilantik sebagai wakil rakyat untuk dapat merealisasikan janji kampanye seperti disampaikan kepada masyarakat pemilihnya.

"Pemko memiliki harapan besar pada anggota DPRD Dumai masa bakti 2014-2019 untuk merealisasikan janji kampanye. Memperjuangkan aspirasi masyarakat Dumai mulai dari pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, ekonomi masyarakat," harapnya, Senin (8/9/14).

Selain berharap kepada anggota DPRD Dumai yang baru, Agus juga berharap, kepada anggota DPRD Riau asal Dumai untuk dapat mengawal dan memperjuangkan program yang diusulkan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (DPRD) Riau.

"Sehingga visi Kota Dumai sebagai daerah terbaik di Provinsi Riau dapat terwujud. Untuk itu diperlukan peran serta anggota dewan dari Dumai yang saat ini mewakili rakyatnya di DPRD Riau," pesan orang nomor dua di Kota Dumai ini.

Kemudian Ketua sementara DPRD Kota Dumai Gusri Efendi siap memenuhi janji politik yang disampaikannya kepada konstituen saat kampanye Pemilu Legislatif 2014 lalu. 

Salah satu program unggulannya adalah pembangunan ekonomi bagi masyarakat usaha kecil. "Penambahan anggaran UEK-SP bagi setiap kelurahan akan saya perjuangkan pada APBD 2015 mendatang," ujarnya.

Kader dari PDIP ini mengatakan program peningkatan usaha bagi masyarakat kecil sudah merupakan perjuangan Partai secara nasional yang pro terhadap wong cilik. "Memperjuangkan nasib rakyat kecil sudah merupakan harga mati bagi setiap kader PDIP," tegasnya.

Selain peningkatan ekonomi usaha kecil, dirinya juga akan memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan program Pemko Dumai yaitu pendidikan gratis.

"Bunyinya gratis tapi wali murid masih dikenakan iuran setiap bulannya dengan mengatasnamakan komite sekolah,saya sudah mendapat laporan dari masyarakat," ujar Gusri Effendi seraya bertanya.

Untuk itu, dirinya berjanji akan memanggil pihak terkait yakni Dinas Pendidikan dalam waktu dekat ini untuk meminta penjelasan untuk apa dana iuran tersebut.

"Kalau untuk pembangunan sekolah (berstatus negeri)sudah ditanggung Pemerintah ,kecuali anggaran pembelian baju seragam sekolah merupakan tanggung jawab orang tua murid," tutupnya.***(adi)