Bagi elit PKB Riau, sosok Lukman Edy sangat layak menjadi Gubernur Riau periode 2019-2024. Lukman Edy pun disebut sebagai anak jati Riau yang siap mengangkat keterpurukan Provinsi Riau.

Partai koalisi pengusung pasangan Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno sebagai calon Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau 2018-2023 mengadakan rapat perdana dalam rangka konsolidasi Tim Pemenangan dan Kampanye di Kota Dumai.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Dumai menyatakan, jumlah kursi di DPRD Kota Dumai pada Pemilu tahun 2019 mendatang, tetap berjumlah 30 kursi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui jika kementeriannya tengah mengkaji posisi wakil kepala daerah.

Kabar mengejutkan datang dari Wakil Bupati Kuansing, H Halim. Dirinya mengaku siap melepaskan jabatan sebagai Wakil Bupati Kuansing meninggalkan Bupati Mursini, meskipun belum berjalan dua tahun.

Pihak DPRD Riau menyebutkan sebanyak 312 perusahaan melakukan tunggakan pajak air permukaan.

Pertama, terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kedua adalah permasalahan money politic (politik uang) yang kerap terjadi pada masa kampanye.

Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Dumai bakal meminta keterangan dari Anggota DPRD Kota Dumai, Syarifah. Politikus Partai Golkar ini kedapatan mengendarai mobil dinas BM 1131 R.

Bawaannya tenang. Vocal suaranya terdengar jelas saat ia bercerita tentang sedikit perjalanan hidupnya di hadapan sejumlah tamu yang hadir dalam sebuah acara pelepasan jemaah umroh malam itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis mendatangi kediaman Bupati Bengkalis, Amril Mukminin yang berlokasi di Jalan lintas Duri-Pekanbaru, Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir.

Meskipun Bupati Siak Syamsuar salah seorang kandidat gubernur pada Pemilu Kada Riau 2018 ini, Sekdakab Siak HTS Hamzah meminta ASN tetap menjaga netralitasnya. Baik dalam kehidupan nyata sehari-hari apalagi di sosial media.

Jika terpilih jadi Gubenur Riau, Lukman Edy akan mencabut Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak bahan bakar minyak (BBM) kendaraan bermotor yang memberatkan rakyat.

Sampai saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau tak kunjung mendapat persetujuan dari Kementerian LHK, wakil rakyat di DPRD Riau mulai susun materi untuk laporkan Kementerian LHK ke Ombudsman RI.