PEKANBARU - Rendahnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016  di Dinas Cipta Karya Provinsi Riau, akibat adanya pengalihan kewenangan antara Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat. 

Sehingga Cipta Karya Riau tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa merealisasikan anggaran tersebut berdasarkan Undang-Undang. Demikian informasi disampaikan Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno. 

Dia mengakui sebanyak Rp480 miliar yang tidak bisa direalisasikan oleh pihaknya seperti pengerjaan drainase di pedesaan, air minum pedesan atau membantu sumur bor pedesaan dan pembangunan infrastruktur pedesaan.

"Sesuai dengan aturan yang baru Undang-Undang Tahun 2015 Nomor 74 hal tersebut bukan termasuk tupoksi di Dinas Cipta Karya, tetapi telah diambil alih kewenangannya oleh Pemerintah Pusat," kata Dwi kepada wartawan, Senin (16/5/2016). ‎

‎

Menurutnya kalau aturan itu tetap dijalankan, maka akan menjadi temuan BPK, seperti salah satu contoh seperti yang telah menjadi temuan BPK contohnya pembangunan infrastruktur pedesaan Rp119 miliar menjadi temuan dari BPK.

"Untuk itu, saya tidak akan mau menggunakan anggaran tersebut jika tidak menjadi kewenangan daerah. Takutnya nanti bermasalah, makanya realisasi kita masih rendah," paparnya.

Ditanya kenapa pengerjaan infrastruktur Rp119 miliar menjadi temuan oleh BPK, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Riau ini mengatakan, karena pada saat pengerjaan pihaknya tidak mengetahui adanya pengalihan kewenangan.

"Nah, hal tersebut akan kita jelaskan kepada kepala daerah nanti, kenapa realisasi anggaran di Dinas Cipta Karya itu rendah. Itulah yang menjadi penyebab utamanya realisasi rendah," katanya menambahkan. 

"Karena kita tidak sama seperti dinas lainnya, sebagai contoh Dinas Sosial yang mengejar realisasi anggaran hanya dengan membuat acara di hotel atau kegiatan-kegiatan lainnya," tutupnya.