DUMAI : Pemerintah Kota Dumai melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) setempat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan Publik di lingkungan pemerintahaan selama tiga hari kedepan, Senin (1/12/14) hingga Rabu (3/12/14) mendatang di Hotel Comfort Dumai. 

Bimtek yang dilaksanakan itu, pihak panitia sengaja mengundang Tagor Sibarani,M.Pd dari Badan Diklat Kemendagri Jakarta sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan yang  secara resmi dibuka Asisten III Bagian Administrasi Umum Pemko Dumai H.Mustafa Kadir tersebut diikuti oleh 50 peserta dari SKPD dilingkungan Pemko Dumai yang memiliki Tupoksi langsung terhadap Pelayanan Publik.

Pemerintah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan pada masyarakat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Menurutnya, birokrasi publik berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan layanan public yang baik dan professional. Dengan demikian, pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat.

Dijelaskan Mustafa Kadir, ada dua paradigma pelayanan public. Pertama, adalah paradigma pelayanan public yang berorientasi pada pengelolaan pelayanan. Paradigma tersebut lebih bersifat birokratis, direktif.

"Paradigma ini banyak mendapat keluhan dari masyarakat pengguna layanan, karena dinilai kurang memperhatikan kepentingan masyarakat pengguna layanannya," kata Mustafa Kadir.

Masyarakat  sebagai pengguna layanan tidak memiliki kemampuan apapaun untuk berekreasi, suka tidak suka, mau tidak mau, mereka harus tunduk kepada pengelola pelayanan. 

"Seharusnya, pelayanan dikelola dengan paradigma yang bersifat supportif, dimana lebih memfokuskan kepentingan masyarakat pengguna layanan daripada dirinya. Pengelola harus mampu bersikap menjadi pelayan yang sadar untuk melayani dan bukan dilayani," jelasnya.

 

Paradigma kedua yaitu paradigma pelayanan public terfokus atau yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan yang merupakan prinsip ke enam dari sepuluh prinsip mewirausahakan birokrasi.

"Prinsip tersebut menguraikan bahwa pemerintah yang berorientasi adalah pemerintah yang memenuhi kebutuhan pengguna layanannya, bukan birokrasi," sebutnya.

Untuk mencapai kondisi ideal bagi penyediaan pelayanan public tersebut, pemerintah tidak pernah berhenti dalam membenahi semua aspek yang mendukung terwujudnya Pelayanan Publik yang diidam-idamkan, bukan hanya penerima layanan, namun juga pemberi layanan itu sendiri.

"Salah satu usaha yang terus menerus dilakukan adalah melakukan pembenahan dari sisi sumber daya manusia (SDM) pemberi layanan. Kerana sejatinya sebuah system pelayanan yang baik tidak akan mampu memberikan kepuasan jika tidak didukung oleh perangkat pelaksana sistem tersebut, yang dalam hal itu adalah aparatur pemerintah pemberi jasa layanan," jelasnya.

Menurutnya, Bimtek yang dilaksankan bagi pejabat di lingkungan Pemko Dumai yang Tupoksinya berhubungan langsung dengan pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur  dalam memberikan pelayanan publik yang lebih professional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu dan responsive. 

"Untuk itulah, saya sebagai  Pemko Dumai memberikan apresiasi yang tinggi serta memberikan dukungan dan dorongan atas terlaksananya Bimtek Pelayanan Publik  di lingkungan Pemko Dumai tahun 2014 yang dilaksankan Badan Kepegawaian dan Diklat Pemko Dumai ini," pungkasnya.

Ia juga menambahkan, agar peserta dapat mengikuti Bimtek dengan serius. Pada Bimtek kali ini, Pemko Dumai sengaja menghadirkan narasumber dari Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Togar Sibarani,M.Pd dan Wiyaswara dari Pemerintah Provinsi Riau.