BKD Pelalawan Tampik Kabar Banyak PNS Hijrah
Kamis, 26 Juni 2014 10:38 WIB
PELALAWAN - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan menampik, jika banyak PNS di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pelalawan yang beramai-ramai hijrah ke Kabupaten/Kota lain. Hal ini terkait kabar jika banyak PNS di Pelalawan yang mengajukan perpindahan.
"Tidak benar itu, kalaupun ada sangat kecil dan masih dalam proses,"terang Kepala BKD Pelalawan, Andi Yuliandri, Kamis (26/6/2014).
Dikatakan Andi, ada bebera hal seorang PNS mengajukan perpindahan tugasnya ke daerah lain dengan alasan tertentu, bisa diterima dan dinilai sangat urgent. Meskipun ada yang telah disetujui oleh Bupati dan sedang dalam pengajuan perpindahan, namun tidaklah seperti kabar yang beredar diluar.
"Kita tidak langsung memproses pengajuan para PNS yang mau pindah, karena hal ini harus melaui tahapan- tahapan dengan mempelajari maksud dan tujuan dari pengajuan pindah itu,"jelasnya.
Dijelaskan Andi lagi, seluruh pengajuan yang masuk ke BKD belum tentu semuanya bisa dikabulkan dan diproses permohonanya, setelah melalui tahapan-tahapan yang ada.
"Kalau dipersentasekan sangat kecil yang diproses pengajuannya. Belum bisa disampaikan data validnya, namun pengajuan yang diproses untuk perpindahan sangat kecil terutama untuk struktural,"bebernya.
Andi menambahkan, jika seorang PNS dinilai berpotensi dan masuk dalam pengkaderan dalam suatu jabatan struktural, tentunya akan sangat dipertahankan.
"Namun tidak berarti yang tidak menduduki jabatan struktural mudah untuk diproses pengajuan perpindahannya,"tandasnya.***(grc)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Hukrim
Kasat Reskrim Polres Siak Tinjau Korban Percobaan Pencurian di Kampung Dosan
-
Sosial
Bupati Siak Afni Dorong Penyelesaian Konflik HGU di Jakarta
-
Hukrim
Operasi Narkotika Diperketat di Bengkalis, Ratusan Pelaku Ditangkap
-
Hukrim
Kejari Bengkalis Musnahkan Barang Bukti 110 Perkara Inkracht
-
Lingkungan
Rumah Kompos Pekanbaru Dorong Pengurangan Sampah TPA Muara Fajar
-
Politik
DPRD Pekanbaru Desak Prioritas Drainase 2026

