ROKAN HULU - Bantuan 160 Rumah Layak Huni (RLH) yang dicanangkan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau melalui APBD Perubahan Riau 2014 terancam batal dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang terlalu mendesak.

"Salah satu kendalanya, yaitu waktu tinggal sekitar dua bulan lagi. dengan masa yang singkat selama November dan Desember, ini dikhawatirkan pelaksanaan tidak sesuai jadwal,"  kata Kepala BPMPD Rohul Budhia Kasino di Pasir Pengaraian, Kamis.

Dia mengatakan, sampai saat ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Rohul selaku "leading sektor" belum menerima surat resmi atau semacam pemberitahuan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPM Bangdes) Provinsi Riau meski telah dinyatakan batal oleh DPRD Riau.

"Sampai hari ini kami belum terima surat resmi pembatalan program dari BPM Bangdes Riau," ujarnya.

Dia menjelaskan, program RLH ini merupakan  salah satu prioritas dari Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun di kampanye Pemilihan Gubernur.

Melalui APBD Perubahan Riau 2014, Pemprov Riau telah mengusulkan anggarannya sekitar Rp112,98 miliar.

"Rencana awal, dana disalurkan ke kas desa dan diawasi oleh Organisasi Masyarakat Swadaya (OMS). BPMPD Rohul sendiri telah memenuhi seluruh persyaratan program dan telah diserahkan ke BPM Bangdes Provinsi Riau," katanya.

Dia juga mengatakan pada awalnya sekitar 160 kepala rumah tangga yang  tersebar di 80 desa di Kabupaten Rohul direncanakan akan mendapatkan  satu unit RLH yang diperkirakan bernilai Rp70 juta per unit.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa dana ratusan miliar ini direncanakan untuk biaya pembangunan  sekitar 1.583 unit RLH yang tersebar di 702 desa dan di 12 kabupaten dan kota. Perencanaan awal, seharusnya proses pembangunan ribuan unit RLH mulai dikerjakan pada Agustus 2014 lalu.***(ant)