BENGKALIS - Bupati Bengkalis Amril Mukminin menginstruksikan masing-masing SKPD terus melakukan upaya percepatan penyerapan anggaran. Hal itu sehubungan dengan masih rendahnya serapan anggaran. 

"Khususnya SKPD yang serapan anggarannya termasuk dalam zona merah alias masih rendah. Walau demikian, upaya percepatan dimaksud tetap harus dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip, cepat, tepat dan selamat. Tetap dalam koridor dan tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,"kata Amril saat memimpin rapat fisik dan keuangan bersama SKPD kemarin. 

Di samping itu, mantan anggota DPRD Bengkalis tiga periode ini juga minta kepada ULP untuk jemput bola ke SKPD, jangan hanya bersifat menunggu sehingga proses lelang bisa secepatnya dilaksanakan. 

"Kalau SKPD lambat atau ada dokumen yang kurang, surati mereka sehingga proses lelang bisa secepatnya dilaksanakan. ULP jangan hanya menunggu, tapi harus jemput bola ke dinas-dinas maupun badan," ujarnya. 

Terkait berkurangnya penerimaan DBH yang berpengaruh terhadap APBD Bengkalis yang sudah ditetapkan, suami Kasmarni ini juga minta kepada seluruh kepala SKPD untuk serius merebut dana APBD Provinsi dan APBN. 

Ini menjadi tantangan bagi semua SKPD agar dapat merebut dana dari provinsi dan pusat, sehingga semua program yang sudah direncanakan dapat direalisasikan. 

"Jangan hanya mengandalkan APBD Bengkalis saja, SKPD harus lebih proaktif buat usulan program kerja, untuk meraih dana APBN, Kementerian maupun Provinsi Riau," jelasnya. 

Sebelumnya, terhitung 30 April 2016, realisasi fisik kegiatan belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 sebesar 5,94 persen. Sementara keuangan 3,36 persen. 

Sedangkan untuk belanja tidak langsung, realisasi fisik 8,19 persen. Sementara realisasi keuangan 7,02 persen. 

Berdasarkan laporan Bagian Penyusunan Program Setdakab Bengkalis, khusus untuk belanja langsung tersebut, dari total 44 SKPD, hanya tiga SKPD tercatat memiliki realisasi fisik belanja langsung di atas 30 persen. 

Yakni, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKPPP) 45.55 persen dari plafon anggaran Rp 14 Milyar lebih, Kantor Camat Rupat Utara 32,83 persen dari plafon Rp 5 milyar lebih, dan Inspektorat 31,16 persen dari plafon anggaran Rp 6 Milyar lebih. 

Namun demikian, dari sisi realisasi keuangan, secara rata-rata jumlahnya lebih kecil dari realisasi fisik. Seperti, BKPPP meskipun realisasi fisiknya 45,55 persen, tapi realisasi keuangannya baru 24,98 persen.