SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir MSi menegaskan tak ada lagi anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan yang kurang bermanfaat. 

Malah Irwan mengalihkan anggaran perjalanan dinas ini untuk program pembangunan insfrastuktur bagi desa yang masih tertinggal.  

Ia berharap memasuki tahun anggaran 2014 ini, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengurangi kegiatan seremonial. 

Malah ia menyarankan  agar SKPD melakukan kegiatan yang terprogram dalam membangun sumber daya aparatur menjurus kepada kepentingan masyarakat. 

'Dalam APBD Tahun 2014, saya mengharapkan seluruh SKPD dapat mengurangi kegiatan seremonial. APBD tahun 2014 ini adalah anggaran kerja untuk masyarakat," katanya, kemarin.

Sedangkan kata dia, alokasi anggaran difokuskan untuk membiayai program pembangunan infrastruktur yang masih jauh tertinggal. 

Dengan begitu pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti bisa terwujud. Kata dia, tingginya alokasi anggaran perjalanan dinas dan kegiatan serimonial yang dinilai tidak efektif dalam menggesa percepatan pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, dirinya tidak ingin melihat dan mendengar banyaknya kegiatan seremonial yang terkesan hanya menghambur-hamburkan uang saja. 

Karena masih sangat banyak program lainnya yang menjurus langsung kepada kesejahteraan masyarakat yang belum terakomodir selama ini. 

Masih minimnya realisasi program pembangunan infrastruktur menjadi catatan khusus bagi Pemkab Kepulauan Meranti untuk segera dibenahi. 

Terutama infrastruktur dasar diberbagai pelosok pedesaan terpencil. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan masyarakat dalam mengakses berbagai pusat pelayanan publik. 

Sejauh ini puluhan ribu masyarakat pedesaan, masih terisolir dari pusat-pusat fasilitas umum dan kota Selatpanjang yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. 

Untuk itu, sangat disayangkan kalau alokasi anggaran kegiatan serimonial tersebut habis tanpa menghasilkan manfaat bagi masyarakat. 

“Kebijakan ini harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran SKPD, tanpa terkecuali. Dan yang lebih penting lagi, system penyusunan program pembangunan harus di rubah," katanya. 

Masing-masing SKPD harus turun menjemput bola, apa yang menjadi aspirasi masyarakat harus dijadikan dasar penyusunan program pembangunan. 

"Agar hasilnya benar-benar maksimal, koordinasi lintas ektoral harus berjalan. Sebagai kepala daerah, saya tidak ingin mendengar sikap ego sektoral menjadi panglima dalam penyusunan program pembangunan," tegasnya

Irwan  juga meminta agar biaya perjalanan Dinas di tahun depan dapat dikurangi. Apalagi pada tahun 2013 ini sebesar 22 persen dari belanja pegawai adalah untuk perjalanan dinas. 

Perjalanan dinas yang tidak membuahkan hasil, harus dipangkas. Kita inginkan pengelolaan anggaran benar-benar maksimal dan efesien. 

Soalnya, dari hasil evaluasi, kegiatan serimonial dan perjalanan dinas cendrung dijadikan tameng untuk menggenjot serapan anggaran agar mencapai target. Hal ini tidak boleh terjadi pada tahun anggaran 2014. 

Untuk itu, kemampuan managerial masing-masing SKPD diukur dengan keberhasilan pengelolaan anggaran yang berbasis pada kepentingan masyarakat. 

"Besarnya alokasi perjalanan dinas yang mencapai 22% dari belanja pegawai, sangat tidak efesien. Untuk itu, porsi ini akan diarahkan untuk membiayai program pembangunan infrastruktur yang berbasis masyarakat," jelasnya. 

Dengan demikian, evaluasi realisasi serapan anggaran pada tahun 2014 mendatang, bukan lagi pada pencapaian target maksimal tapi lebih diarahkan pada kualitas sasaran serapan penggunaan anggaran.***(fan/hkc)