MERANTI - Wujud demokrasi dalam konteks membuka ruang partisipasi masyarakat bersama-sama mengusulkan aspirasi pembangunan sesuai kebutuhan yang ada di tengah masyarakat. 

Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, membuka Musrenbang Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Tahun 2016, bertempat di Aula Afifa, Selatpanjang, Kamis (2/4/15).

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti dan unsur Forkompinda lainnya, Sekda, Drs H Iqaruddin MSi, para Asisten, Kepala Badan/Dinas/Kantor, Bidang dan Bagian di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, perwakilan Pemprov Riau, Camat Se-Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua LAM, Ketua MUI serta tokoh masyarakat lainnya.

Musrenbang adalah dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 mendatang. Sekaligus memenuhi ketentuan Institusi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai Amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Musrenbang dimulai dari tingkat Desa hingga Kecamatan yang dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Bidang, Forum SKPD, yang nantinya menjadi rencana prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016. Guna terciptanya rencana kerja pembangunan daerah yang aspiratif, transparan dan akuntabel serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dijelaskan Bupati, kondisi terkini Kabupaten Kepulauan Meranti, tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 8.22 persen, Inflasi 9.4 persen lebih tinggi dari tingkat inflasi Nasional. Jika dibanding antara pertumbuhan ekonomi dengan inflasi terjadi minus pertumbuhan 1.2 persen. Pengangguran 6 persen lebih, Indek Pembangunan Manusia 71.8 persen, namun kondisi ini sudah terjadi perbaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2010 yan lalu.

"Angka ini akan menjadi pijakan bagi kita dalam melaksanakan strategi pembangunan kedepan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati Irwan.

Saat ini Kondisi kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan dalam menurunkan permasalahan sosial dan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti, dari penerimaan APBD murni sebesar Rp1,3 Triliun, sisa anggaran tahun lalu sebesar Rp200 Miliar, jika ditotal proyeksi APBD tahun 2016 mendatang berkisar Rp1,5 Triliun.

Namun yang menjadi kendala dan berdampak pada kembali harus dilakukan penyesuaian anggaran, Keppres baru yang dikeluarkan Presiden RI Jokowi, telah menetapkan untuk daerah penghasil minyak dilakukan pemotongan anggaran, untuk Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri terjadi pemotongan dari dana bagi hasil sebesar Rp300 Miliar, otomatis APBD Tahun 2015 akan dilakukan revisi dari total Rp1,6 Triliun akan berkurang menjadi Rp1,3 Triliun.

"Kepala SKPD harus menghitung kembali APBD yang dikelolanya untuk dilakukan penyesuaian dengan rata-rata pemotongan per SKPD sebesar Rp22 persen," ujar Bupati.

Dijelaskan Bupati, kedepan Meranti akan menghadapi situasi ekonomi yang cukup berat dimana terjadi penurunan drastis pendapatan negara yang berdampak pada kemampuan daerah menyiapkan anggaran untuk membangun. Harga minyak dunia yang naik juga akan menyebabkan harga bahan pokok meningkat yang pasti juga turut memberatkan masyarakat.

Untuk itu, Bupati mengajak Forkompinda untuk bersama mewaspadai dan mengelola situasi tetap kondusif agar tidak menimbulkan goncangan di masyarakat, aparatur pemerintah juga diminta melakukan penghematan. "Kami minta aparat keamanan menguatkan Kamtibmas agar kriminalitas bisa dikontrol," harap Bupati Irwan.

Selain itu semua unit pelayanan masyarakat diminta menciptakan iklim investasi yang kondusif, Pemda juga akan mengeluarkan kebijakan pelonggaran agar investasi swasta tetap bergairah menekan pengangguran dan meningkatkan hasil pajak. "SKPD mari permudah proses perizinan agar sektor swasta semakin bergairah untuk masuk dan berkembang," ujar Bupati lagi.

Akhir kata Bupati Irwan menghimbau agar program yang diusulkan dalam APBD merupakan program yang tajam dan prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. 

"Kegiatan seremonial, studi banding ditunda dulu," jelas Bupati yang meminta program kerakyatan seperti Program Meranti Mandiri (PMM) sebagai pengganti PNPM tetap dilanjutkan.

Sementara itu Ketua DPRD, Fauzi Hasan SE, turut menyampaikan pokok fikiran DPRD melihat angka kemiskinan mencapai 45 persen. untuk itu DPRD akan bersatu mengurangi angka keluarga miskin, salah satunya dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak Kabupaten Kepulauan Meranti agar memiliki skil untuk bisa bersaing.

"Program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh SKPD juga harus tepat sasaran, dana koperasi dimaksimalkan dalam rangka menopang geliatnya ekonomi kerakyatan, proyek yang dilaksanakan harus padat karya dan memberi manfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat," ucapnya.

Ketua DPRD juga mengapresiasi infrastruktur yang telah berhasil dibangun membawa Kabupaten Kepulauan Meranti meraih Invesment Award tingkat Provinsi dan Nasional, termasuk karena peningkatan SDM dan iklim partai politik yang kondusif. Namun menyarankan Pemda untuk melakukan efisiensi anggaran dengan melaksanakan program prioritas.