SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir sangat risau dengan semakin meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan dampak ekonomi dari bencana tersebut. 

Kemarin, Rabu (14/3/14), dia pun mengumpulkan seluruh camat dan kepala desa (kades) untuk membahas langkah-langkah tanggap darurat mengatasi karhutla dan langkah antisipatif atas dampak karhutla tersebut.

Dalam rapat yang digelar di ruang Melati Kantor Bupati tersebut. Seluruh camat memaparkan kondisi karhutla di daerahnya masing-masing. Hampir semua mengakui titik api semakin mengkhawatirkan dan masyarakat makin kewalahan mengatasinya akibat minim peralatan dan sulitnya sumber air.

Informasi sementara yang disampaikan seluruh camat, luas karhutla mencapai 10.800 hektare. Sebagian besar berupa lahan sagu, karet, kelapa dan kopi milik warga dan perusahaan. Karhutla paling luas terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang menghancurkan sekitar 7.000 hektare lahan sagu dan karet warga.

“Ini sudah darurat karena kebakaran lahan saat ini sudah luar biasa. Di tengah upaya keras kita memadamkan api, kita perlu juga memikirkan langkah antisipatif terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan ini,” tegas Bupati dalam rapat tersebut.

Menurutnya, dampak kebakaran ini akan memicu lonjakan pengangguran sehingga menambah tingkat kemiskinan di Kepulauan Meranti. 

Penyebabnya, sebagian besar warga menggantungkan penghasilan pada kebun karet, sagu, kopi dan kelapa yang saat ini hangus dilalap api. Saat ini saja tingkat kemiskinan di kabupaten termuda di Riau tersebut mencapai 38 persen.

“Kita memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi kita akan turun dalam tiga bulan ke depan akibat dari kebakaran lahan ini. Ini tentu akan memicu tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bila ini tidak diambil langkah-langkah darurat bisa saja berdampak pada naiknya tindak kriminalitas dalam masyarakat. Ini ancaman baru yang harus kita antisipasi dari sekarang,” papar Bupati.

Dia memperkirakan dampak ekonomi dari kebakaran ini sangat berat untuk dipulihkan dalam waktu cepat. Soalnya upaya recovery perkebunan yang terbakar membutuhkan waktu yang lama. Dia mencontohkan  penanaman kembali karet bisa memakan waktu 8 tahun baru bisa panen. Sedangkan sagu membutuhkan waktu 11 tahun.

Atas perkiraan tersebut, Bupati meminta seluruh pemangku kepentingan mulai kades, camat, SKPD, dan instansi pemerintah di Kepulauan Meranti merapatkan barisan dan meningkatkan koordinasi untuk mengatasi dampak tersebut secara bersama-sama dengan masyarakat. Sebagai strategi antisipasi tanggap darurat akan dilakukan pemulihan jangka pendek dan jangka panjang.

Diantara langkah jangka pendek adalah meningkatkan upaya pemadaman titik api, meningkatkan jumlah tenaga medis dan obat-obatan ke puskesmas-puskesmas, dan memperbanyak kegiatan swakelola proyek pemerintah baik proyek PNPM maupun proyek di SKPD-SKPD agar bisa melibatkan masyarakat langsung sebagai pekerja sehingga membantu penghasilan warga.

"Pendistribusian raskin juga harus ditingkatkan dan diawasi ketat. Kita minta Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan camat dan kades dalam membantu warga yang terkena bencana kebakaran. Dinas Pendidikan juga agar meneliti dan membantu mana warga-warga kita yang kebunnya terbakar sehingga tidak mampu membayar biaya sekolah anak,” perintah Bupati.

Langkah lain, Pemkab Kepulauan Meranti akan meningkatkan koordinasi dengan provinsi dan pusat untuk memadukan langkah-langkah pemadaman api dan dampak karhutla tersebut. 

Sedangkan langkah jangka panjang diantaranya membantu warga menanam kembali lahannya dengan tanaman yang cepat panen seperti sayur-sayuran di antara tanaman karet dan sagu. Bupati menegaskan, agar langkah antisipatif itu tepat sasaran diminta para camat dan kades segera melakukan pendataan. 

“Pertama kades dan camat harus segera mengumpulkan data akurat luas lahan yang terbakar, siapa-siapa saja yang kebunnya terbakar, dan seberapa jauh ketergantungan warga tersebut terhadap kebunnya yang terbakar. Data ini harus segera dilaporkan,” pintanya.

Data yang akurat, kata Bupati, sangat penting sebagai dasar langkah tanggap darurat membantu kondisi sulit warga akibat kebakaran lahan.****(adv/hum/fan)