PEKANBARU - Mengutamakan kepentingan Riau, puluhan massa yang tergabung dalam Forum LSM Riau Bersatu gelar aksi di DPRD Riau. Dalam aksinya, massa mendesak DPRD Riau segera melakukan rapat paripurna mendefenitifkan status Plt gubernur Riau menjadi gubernur Riau defenitif. 

"Pasca Annas Maamun selaku gubernur Riau terlibat kasus hukum, banyak pwrsoakab yang muncul, runtuhnya kebiwaan pemerintah Riau, krisis kepercayaan," kata Robert Hendriko, Ketua Umum saat menyampaikan orasinya, Kamis (12/11/15). 

Untuk itu, pihaknya menganggap, status Plt yang disandang Arsyadjuliandi Rachman selaku gubernur Riau mesti didefenitifkan segera. Karena menurutnya, status Plt mempunyai beberapa keterbatasan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan. 

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan beberapa yang menjadi tuntutannya yakni, DPRD Riau menjalankan fungsi dan kewenangannya, melaksanakan paripurn mendefenitifkan Arsyadjuliandi Rachman sebagai gblubernur Riau periode 2015-2019. 

Mengedepankan kepentingan Riau di atas kepentingan pribadi maupun kelompok, berikan keleluasaan kepada Arsyadjuliandi Rachman untuk menentukan pilihan pendamping sejalan dengan visi dan misi beliau dalam mendampingi beliau memimpin Riau ke depan tanpa adanya tekanan dan intervensi politik. 

Menciptakan iklim politik yang kondusif terhadap kepemimpinan Arsyadjuliandi Rachman dari berbagai isu-isu, baik yang berbau sara maupun ke daerahan dan mendukung program-program pembangunan yang beliau laksanakan. 

Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah untuk bersama menyelesaikan pekerjaan yang terunda, baik pembahasan peraturan daerah yanf dibutuhkan masyarakat dan persoalan-persoalan lainnya. 

Melaksanakan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. 

"Jika tuntutan kami ini tidak dapat direalisasikan dalam waktu dekat ini selambatnya tujuh hari dari kami adakan aksi, kami akan terus melanjutkan dengan aksi lagi dengan pengerahan massa lebih besar," ungkapnya. 

Menanggapi hal ini, Manahara Manurung, Wakil Ketua DPRD Riau merespon positif apa yang disampaikan massa tersebut. Ia pun mengakui, sejauh ini kinerja pemerintah Provinsi Riau menjadi terganggu dengan status Plt yang disandang Arsyadjuliandi Rachman. 

"Semuanya kan ada proses, mendenitifkan status gubernur tidak terlepas dari putusan inkrah dari Pak Annas Maamun. Kita tunggulah dan ikuti prosesnya. Jika sudah ada putusan inkrah, DPRD Riau akan memproses status defenitif gubernur Riau," ujar politisi PDI Perjuangan ini.