PEKANBARU - Pengurangan karyawan tak hanya terjadi di sektor minyak, di sektor perkebunan di Riau juga terjadi. Terutama bagi tenaga borongan yang selama ini bertugas dilapangan.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut merupakan langkah perusahaan perkebunan dalam mengefesiensikan anggaran, akibat ‎anjloknya harga Crude Polm Oil (CPO) beberapa waktu lalu di dunia.

"Di sektor perkebunan juga sudah terjadi, hanya saja cara yang dilakukan efisiensi dengan mengurangi jam kerja dan tenaga borongan harian lepas," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Rasidin kepada wartawan, Selasa (5/4/2016).

Saat disinggung berapa jumlah karyawan di Riau yang sudah mengalami PHK baik dari Migas dan perkebunan, Rasidin mengaku belum memiliki data itu. Pihaknya hanya berharap jangan sampai terjadi pemutusan kerja oleh perusahaan.

"Kalau untuk sektor perkebunan, saya rasa akan berjalan lagi normal, karena harga CPO sudah kembali normal," kata Rasidin.

Saat ini di Provinsi Riau tercatat jumlah tenaga kerja di sektor Migas dan perkebunan sebanyak 200 ribu karyawan. Kedua sektor itu merupakan jumlah karyawan terbesar di Provinsi Riau.

‎"Kami juga sudah berikan arahan kepada perusahaan, jangan jadikan upaya PHK sebagai solusi akhir. Solusi lain masih banyak, mulai dari pengurangan jam kerja karyawan, pengurangan jadwal masuk, sampai mengurangi kontrak-kontrak baru," ‎pungkasnya.