• Home
  • Sosial
  • Gubernur Riau Heran Soal Pemotongan Gaji ASN Pekanbaru untuk Bantu Warga

Gubernur Riau Heran Soal Pemotongan Gaji ASN Pekanbaru untuk Bantu Warga

Hadi Pramono Senin, 26 Juli 2021 16:46 WIB
PEKANBARU - Gubernur Riau Syamsuar mengaku heran dengan adanya pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

"Apa iya? Pegawai Pemko saja banyak mau pindah ke Pemprov sebab tunjangan banyak berkurang. Jadi kalau ada pemotongan gaji untuk sumbangan, apa iya?" kata dia, Senin (26/7/2021).

Gubernur Riau Syamsuar berharap kebijakan tersebut hanya berbentuk imbauan tanpa ada pemaksaan agar tidak membebankan ASN terutama dengan adanya pengetatan anggaran.

"Dengan kondisi sekarang, kami menyadari kondisi pegawai yang juga sulit. Apalagi sekarang kita perketat pembiayaan-pembiayaan tidak prioritas tak diberikan, seperti perjalanan dinas kita potong," ujarnya.

Orang nomor satu di Riau ini tetap memberikan apresiasi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Pekanbaru Firdaus yang menandakan adanya bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil.

"Kami menyambut kebijakan itu bagus, kalau itu (sifatnya hanya) imbauan. Sebab menurut ASN sudah banyak mengalami pemotongan gaji akibat pandemi Covid-19 ini," katanya.

Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengeluarkan surat imbauan nomor 800/BKSDM/4321/2021 yang meminta agar seluruh ASN dan BUMD milik Pemko Pekanbaru memberikan donasi bagi masyarakat terdampak kebijakan PPKM Level IV.

Gubri Beri Instruksi 11 Kabupaten dan Kota Masuk PPKM Level 3


Kota Pekanbaru tercatat sebagai wilayah dengan zona merah penyebaran Covid-19 dan harus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Sementara itu, 11 Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Riau masuk ke dalam zona PPKM Level 3.

Hal itu tertuang dalam surat Instruksi Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar nomor 143/INS/HK/2021 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021.

Juru bicara Gubri, Raja Hendra Saputra mengungkapkan bahwa instruksi Gubri tersebut meminta kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau agar segera menetapkan dan mengatur pelaksanaan PPKM.

"Instruksi Gubernur Riau ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus 2021," kata dia, Senin (26/7/2021).

Di dalam instruksi Gubri diktum kedua disebutkan bahwa Bupati dan Walikota di 11 daerah yaitu Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak dan Dumai untuk menetapkan dan mengatur PPKM Level 3 pada wilayahnya masing-masing mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

"Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mengatur dan melaksanakan PPKM dengan mempedomani Diktum Kesembilan dan Ketigabelas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021," bunyi instruksi tersebut.
Tags ASNGubernur RiauPemko PekanbaruPemotongan GajiSyamsuarVirus Covid-19Virus Covid 19
Komentar