PEKANBARU : Pelaksana Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman buka Rakor Gubernur, bupati/walikota se-Riau. Pada acara rakor ini, Pemprov menghadirkan Kelompok Kerja (Pokja) Ahli Kepresidenan Prof Dr Bustanul Arifin.

Dihadirkannya Pokja Ahli Kepresidenan Bustanul Arifin untuk memaparkan tentang ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan tema cara, kerja sama embngunn antar daerah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi dan pemanfaatan dewan ketahanan pangan Provinsi Riau. 

Dikatakan Bustanul, pentingnya membangun ketahanan pangan dengan tetap memberikan perhatian untuk lahan pertanian, baik yang masih ada mau pun yang baru. 

Di Riau sendiri, Bustanul meyakini meski lahanya sudah terbatas, namun jika tetap menjadi prioritas dan akan dikembangkan seusai dengan karakteristik daerah masing-masing. Karena itu diharapkan, daerah yang dinilai masih sangat memungkinkan untuk pengembangan pertanian. 

Hal itu menurut Bustanul sesuai rencana pemerintah pusat yang akan mengurangi kebijakan impor berbagai kebutuhan dari hasil tanaman, yang nota bene adalah mampu dikembangkan di Indonesia termasuk Riau. Seperti halnya padi, palawija, tanaman manggrove, sagu, kedelai, kacang-kacangan, ubi-ubian termasuk perkebunan kelapa yang banyak tumbuh di Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahkan untuk kedelai bahan baku pembuatan tempe harus diimpor dari negara Amerika termasuk hasil pertanin lainnya.

Harapan Bustanul tersebut mendapatkan apresiasi dari para bupati. Hanya saja beberapa kendala menjadi persoalan sampai saat ini.

Bupati Indragiri Hilir HM Wardan menyatakan sebagai pertanian, Inhil sangat siap mengembangkan dan mensukseskan program dari pusat tersebut. Namun beberapa persoalan yang sedang dihadapi Inhil, terutama di perkebunan kelapa banyaknya abrasi sungai dan laut, serangan hama, normalisasi sungai yang masih menjadi kendala utama.

Beberapa persoalan itu pula menjadi perusak kualitas kelalapa Inhil hingga anjloknya harga perjualan.

Sementara Bupati Siak Syamsuar menyatakan untuk mendukung program pusat tersebut perlunya penuntasan pengesahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Riau. Sebelum RTRW itu dituntaskan oleh pusat, akan berdampak pada pembangunan termasuk pengembangan lahan pertanian.