PEKANBARU - Pada Sabtu, 2 Agustus 2014 lalu sejumlah tokoh masyarakat menghadiri pertemuan di Hotel Aryaduta Pekanbaru. Pertemuan tersebut digagas mantan Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid. 

Meski sudah berlalu hampir satu bulan, namun ternyata bagi Gubernur Riau Annas Maamun pertemuan tersebut belum dianggap selesai. Terlebih setelah pertemuan tersebut, Syarwan mengirim surat berisi kecaman kepada Gubri.

Tidak hanya Syarwan Hamid yang dipersalahkan Gubri Annas , tetapi seluruh tokoh masyarakat yang menghadiri pertemuan tersebut dianggap ‘melawan’. Mereka pun masuk dalam daftar hitam. Gubri Annas minta seluruh intansi tak berhubungan dengan 17 tokoh masyarakat tersebut. 

Larangan tersebut beberapa kali disampaikan Gubri Annas pada seluruh pejabat Pemprov Riau. Seperti saat memberi arahan lebih dari tiga jam mengenai APBDP Riau 2014 pada Rabu (20/8/14) di Ruang Kenangan Kantor Gubernur Riau. 

Dalam kesempatan tersebut, Gubri Annas menyebutkan sejumlah nama tokoh masyarakat Riau yang tak boleh menggunakan fasilitas Pemprov Riau. Seperti menggunakan VIP Lancang Kuning di Bandara Sultan Syarif Kasim II. 

Selain Syarwan Hamid, tokoh lain adalah mantan Gubernur Riau yang kini anggota DPRD Riau Wan Abubakar, anggota DPD RI Abdul Gafar Usman dan Maimanah Umar, serta sejumlah tokoh lainnya. 

“Sebelas orang itu saya sudah tahu semuanya. Mereka semua jangan boleh lagi lewat VIP Lancang Kuning,” intruksi Gubri sebagaimana ditirukan seorang pejabat yang meminta namanya tak disebutkan kepada riauterkinicom belum lama ini. 

Gafar Usman saat dikonfirmasi terkait masalah tersebut memilih tak banyak bicara. Mantan Kepala Kanwil Kantor Kemenag Provinsi Riau tersebut belum bersedia memberi tanggapan karena sedang berada di Tiongkok. 

“Nanti sajalah wawancaranya. Saya sedang di Tiongkok,” ujarnya menjawab riauterkinicom lewat telephon. 

Sementara menurut Syarwan Hamid, ia sudah mendengar perintah Gubri Annas kepada seluruh pejabat Pemprov agar tak berhubungan dengan dirinya dan para tokoh masyarakat yang menghadiri pertemuan di Hotel Aryaduta. 

“Memang itulah yang saya dengar. Sikap itu tentu semakin menunjukkan kalau gubernur kita memang otoriter,” tuding mantan Kasospol TNI berpangkat terakhir Letnan Jendral tersebut. 

Menurut Syarwan, tidak hanya dirinya dan para tokoh yang dimusuhi, tetapi keluarganya yang bertugas di Pemprov juga kini terimbas. Turut mendapat kesulitan. Misalnya ada yang dinonjobkan karena ayahnya hadir dalam pertemuan tersebut.

Sebagai data tambahan, selain menggagas pertemuan tersebut, Syarwan juga mengirim surat kecaman terhadap Gubri Annas Maamun yang gaya kepemimpinannya dinilai brutal. Surat Syarwan tersebut memunculkan surat protes dari sebelas organisasi masyarakat (Ormas). Syarwan diminta mencabut surat kecaman pada Gubri Annas.

Sebelas Ormas tersebut, antara lain Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, PW Muhammadiyah Riau, PW Nahdlatul Ulama Riau, Soksi, SPSI, Karang Taruna dan lainnya. ***(dok)