ROKAN HILIR - Wilayah pesisir di Provinsi Riau diusulkan sebagai lokasi untuk menampung para pengungsi Rohingya asal Myanmar dan Banglades. Salah satunya di Kabupaten Rohil sebagai lokasi alternatif yakni di Pulau Jemur dan Sinaboi.

Demikian diungkapkan Kepala BPP Propinsi Riau HM Ramli, ketika ekspos program rencana pengelola perbatasan, di Aula Kantor Bappeda Rohil, Rabu (27/5/15).  Acara turut dihadiri Kepala BPP Rohil Wazirwan Yunus, Kadiskes Rohil HM Junaidi Saleh, para camat dan penghulu terkait.

Ramli menerangkan, Badan pengelola perbatasan (BPP) Provinsi Riau menjejaki kemungkinan penyediaan lahan di Provinsi Riau untuk menampung pengungsi Rohingya.

Dari informasi, pengungsi muslim ini sudah masuk sebanyak 1000 kepala keluarga. Oleh karena itu, pokok pembahasan ditinjau berbagai aspek seperti penyediaan pulau alternatif.

"Penetapan Pemkab Rohil Pulau Jemur dan Pulau Sinaboi, jadi yang diusulkan untuk segera dilaporkan ke Presiden melalui Gubernur," katanya.

Adapun keuntungan bagi pemerintah daerah menyediakan lokasi penampungan, sebut Ramli, terbangunya akses rumah sakit, air bersih, infrastruktur, sarana dan prasarana. Kedepan, daerah tertinggal tersebut bisa cepat maju.

Disatu sisi, BPP Riau juga membahas lokasi prioritas kawasan perbatasan di Rohil, dengan fokus pada program pembangunan daerah perbatasan. Menurutnya, membangun daerah pesisir lebih sulit dari daerah lain.

Sebab, identifikasi data pengelolaan kawasan perbatasan diantaranya seperti bidang infrastruktur, sosial dan budaya  harus disinkronkan bersama program propinsi dan pusat.

"Jadi kita akan kerjsama denga media massa, supaya ada MoU agar diketahui semua stakeholder serta pusat. Karena program awal tahun 2015, dapat alokasi dana pembentukan dan pengisian pejabat BPP," urainya.

Ditambahkan, adapun tupoksi BPP merumuskan kebijakan, kordinasi, fasilitasi dan evaluasi dan pemnatauuan pengelolaan potensi wilayah kerjsama perbatasan, dengan visi mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan yang maju, sejahtera dan berdaya saing.

Ia menambahkan, ada 10 negara yang berbatasan dengan Indonesia diantaranya, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Timur leste, Australia, India, Cina dan Malau dan Papua Nugini.

Dari kajian, lanjutnya, ancaman paling krusial yang sering terjadi diaerah perbatasan biasanya dengan masyarakat sekitar memiliki mayoritas beragam suku, kesenjangan ekono, rendahnya kesadaran hukum. Namun demikian, integritas NKRI tetap harus dijaga.

"Kalau jenis kerawanan daerah perbatasan, illegal logging, illegal fishing dan perdagangan manusia," tegasnya.