BENGKALIS - Pemerintah Pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini sedang melaksanakan pemutakhiran basis data terpadu (PBDT). PBDT dilaksanakan dalam dua tahap yaitu pertemuan berupa Forum Konsultasi Publik (FKP) dan pemutakhiran yang dilakukan dari rumah ke rumah.

Kepala BPS Bengkalis, Rafdi kepada wartawan mengatakan, untuk di Kabupaten Bengkalis, saat ini sedang dalam tahap FKP yang diselenggarakan di desa dan kelurahan se-Kabupaten Bengkalis. "FKP ini difasilitasi oleh desa atau kelurahan dan dilaksanakan secara bergilir," ujar Rafdi, Senin (8/6) kemarin.

Dikatakan secara persentase sudah hampir 50 persen desa/kelurahan yang melaksanakan FKP. Kalau tidak ada halangan, maka sesuai matrik pelaksanaan, pada bulan Juni ini FKP tuntas di seluruh desa/kelurahan. 

Dalam FKP ini, selain dihadiri oleh fasilitator dari BPS, Rafdi mengatakan, juga dihadiri oleh perangkat desa/kelurahan hingga RT/RW desa/kelurahan setempat dan tokoh masyarakat. Dalam pertemuan itu, dilakukan pemutakhiran tahap I terhadap data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) tahun 2011.

"Berdasarkan data tahun 2011 ini, akan dibahas siapa-siapa RTSPM yang sudah meninggal dunia, pindah, ataupun sudah tidak layak lagi dikatagorikan miskin. Kemudian, desa/kelurahan juga mengusulkan nama-nama masyarakat miskin tapi tidak masuk dalam data RTSPM 2011," kata Rafdi,

Dalam FKP tersebut, Rafdi mengatakan, peran desa/kelurahan sangat penting dalam memberikan masukan nama-nama warga yang perlu diusulkan sebagai Rumah Tangga Sasaran. "Karena merekalah yang lebih tahu tentang kondisi sosial masyarakatnya," kata Rafdi.

Begitu sudah didapatkan data awal melalui FKP, Rafdi mengatakan, nanti akan ada petugas yang melakukan cross check  di lapangan. BPS Bengkalis sambung Rafdi menyiapkan lebih dari 200 petugas se-Kabupaten Bengkalis yang akan "berkunjung" dari rumah ke rumah sesuai dengan data awal tersebut.

"Saat ini petugas tersebut sedang kita beri pelatihan, Kita menyiapkan tiga tempat pelatihan yaitu di Bengkalis, Duri dan Rupat. Untuk Bengkalis dan Duri, pelatihannya mulai kita laksankaan hari ini (kemarin,red)," kata Rafdi.

Tidak tertutup kemungkinan, sambung Rafdi lagi, selama cross check di lapangan, ada warga yang diusulkan pada pertemuan FKP tapi dikeluarkan, kalau ternyata warga bersangkutan tidak memenuhi kriteria warga miskin. 

"Data yang akan disasar petugas dalam program pendataan PBDT ini antara lain meliputi kepemilikan perumahan, kepemilikan aset, kesehatan, pendidikan," ujarnya.

Menurut Rafdi, PBDT 2015 yang dilakukan melalui FKP akan bisa meminimalisasi konflik karena masyarakat dilibatkan untuk kontrol sosial serta bisa mengurangi kesalahan sehingga hasilnya akan lebih tepat dan sesuai kenyataan.