MERANTI - Sebanyak 22 dari 96 desa di Kabupaten Kepulauan Meranti belum mengajukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). Padahal dana desa sangat penting agar pembangunan perekonomian desa bisa berkembang.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Kabid Pemdes) BPMPD Kabupaten Kepulauan Meranti, Mardiansyah, mengatakan, 74 desa yang sudah mengajukan ADD namun beberapa desa pengajuan ADD nya masih diproses di BPMPD. "Dari 74 Desa tersebut ada 20 puluhan desa yang ADD nya sudah cair," ujarnya.

Terkait desa yang belum melakukan pencairan, Mardiansyah mengatakan penyebabnya beragam. Ada beberapa desa yang masih dalam proses, ada yang perdes APBDes belum menampung dana desa. Sehingga harus melalui musyawarah desa untuk bisa mencairkan dana. Ada juga, desa yang sama sekali belum membuat Perdes APBDes.

Ia juga menekankan, dana desa tidak akan dicairkan selama persyaratan belum lengkap. Lantaran hal itu, ia berharap pemerintah desa yang belum memproses pencairan segera melengkapi persyaratan.

"Kami dorong terus agar desa segera melengkapi persyaratan. Yang jelas semua tergantung dari desa sendiri. Kalau ada yang belum, kami tinggal melaporkan saja ke pusat. Syaratnya desa harus menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi dan disahkan oleh Bupati. Jika tidak disiapkan Perdes tersebut, maka kita tidak bisa memproses ADD nya," tegas dia.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa tahun ini pemerintah kabupaten menggelontorkan anggaran Rp70 miliar yang diperuntukkan bagi ADD. Untuk tahun ini, menurutnya, masing-masing desa akan memperoleh Rp 250 juta hingga Rp 280 juta. Namun hingga 2018 mendatang, ditargetkan setiap desa memperoleh Rp 1,4 miliar.

"Pemberian dana pembangunan desa ini tidak sembarangan, tetapi disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, dan hasil rapat musyawarah desa," pungkasnya.