PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau komit akan melunasi tunggakan honor para pendamping desa. Namun semuanya akan diselesaikan setelah program tersebut dilakukan audit.

Namun bagaimana seterusnya, Pemprov Riau juga akan menunggu hasil audit tersebut. Jika memang ditemukan banyak kecurangan atau penyelewengan, timbul kemungkinan akan dibubarkan.

Kepala Badan Pengembangan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPM Bangdes) Provinsi Riau, H Daswanto kepada wartawan, Selasa (3/6/2014), menegaskan bahwa pihaknya berupaya agar tunggakan honor para pendampung sejak Januari 2014 tetap akan dibayarkan.

"Itu hak mereka dan menjadi tanggung jawab kita untuk dibayarkan. Namun Pak Gubernur menginginkan semuanya diselesaikan setelah dilakukan audit oleh BPK," kata Daswanto.

Kemudian terkait program Uni Ekonomi dan Simpan Pinjam (UED-SP), ternyata banyak permasalahan yang terjadi di beberapa desa di kabupaten/kota. Mulai dari tidak maksimalnya program yang dijalankan, kemudian menjalankan program fiktif hingga penerima fiktif.

Sementara sejauh ini, Tim Leader pendamping desa tersebut hanya melaporkan neraca keuangannya saja. Sementara mengenai penerima dan program yang dijalankan tidak dilaporkan.

"Ada yang meminjam hingga 10 kali, namun dengan 10 nama juga, itu masih bisa dilaksanakan. Seharusnya kan sudah menyalahi," terang Daswanto.***(grc-din)