PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau meminta kepada seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan pemahaman akan penting pembangunan yang responsif, meningkatkan koordinasi dan harmonisasi perundang-undangan terkait kesejahteraan sosial masyarakat, agama dan pendidikan.

Penegasan ini secara langsung disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Zaini Ismail, saat membuka rapat koordinasi dan implementasi bidang kesejahteraan rakyat tahun anggaran 2015 di Hotel Mutiara Merdeka, Kota Pekanbaru, Kamis (27/8/15) kemarin.

"Langkah ini dapat dirumuskan kebijakan dan langkah-langkah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar terkoordinasi dan bersinergi dengan rancangan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang. Sehingga apa yang diharapakn bisa terwujudkan," ungkap Zaini Ismail.

Dimana rakor ini juga akan membahas program kerja 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan Biro Kesejahteraan Masyarakat. Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang mencakup bidang-bidang kesehatan dan gizi, pendidikan, kependudukan dan keluarga berencana.

Tidak hanya sampai di situ saja, selanjutnya perpustakaan nasional, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan rangkaian upaya kunci peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Kata dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran pokok.

Adapun beberapa pokok itu diantaranya tentang terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Sasaran akhirnya tentu tercapainya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. 

"Antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan melalui pembangunan manusia seutuhnya yang meliputi manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan," beber Sekdaprov Riau dalam pidatonya.

Kemudian dalam rangka rapat koordinasi dan implementasi kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan dalam berbagai upaya strategis, baik ditingkat nasional maupun daerah dengan berbagai pendekatan. Melalui penguatan kelembagaan, koordinasi, sosialisasi, fasilitasi serta berbagai instrumen lainnya.