Pentabalan Adat Tuntas, Presiden Jokowi Resmi Bergelar Datuk Seri Setia Amanah
Raudhah Sabtu, 15 Desember 2018 14:14 WIB
PEKANBARU - Upacara penebalan gelar adat untuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Datuk Seri Setia Amanah Negara dimulai. Pemberian gelar ini diawali dengan pembacaan warkah oleh Ketua Majlis Kerapatan Adat (MKA) Datuk Seri Al Azhar.
Setelah pembacaan warkah, Datuk Seri Al Azhar kemudian melakukan pemasangan tanjak kepada Jokowi. Ada pun untuk pemasangan selempang oleh Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Datuk Seri Syahril Abubakar.
Pemasangan tanjak dan selempang sebagai tanda kebesaran dalam adat Melayu Riau ini berjalan khidmad. Hal ini juga disaksikan para undangan yang hadir, baik dari rombongan Istana seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Kepala Sekretariat Kepresidenan, Heru Budi Hartono.
Setelah itu, dilakukan prosesi tepung tawar diantaranya diawali dari Ketua MKA dan DPH LAM Riau. Kemudian dilanjutkan dengan Gubernur Riau selaku Datuk Setia Amanah Masyarakat Adat Riau. Mantan Gubernur Riau Saleh Jasit juga turut memberikan tepung tawar.
Uniknya prosesi tepung tawar kepada orang nomor satu di Indonesia ini juga turut dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) yang juga Ketua Partai Bulan Bintang (PBB).
Kehadiran Yusril ini cukup mengejutkan. Tidak ada pernyataan dari sebelumnya pernyataan dari LAM Riau. Prosesi penabalan gelar adat ini ditutup pembacaan doa oleh Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan.
Jokowi Berterima Kasih Diberi Gelar Adat LAM Riau
Diberi gelar adat Melayu, sebagai Datuk Seri Setia Amanah Negara, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ucapkan terimakasih pada Lembaga Adat Melayu (LAM) dan masyarakat Riau. "Ucapakan terimakasihnya kepada LAM dan masyarakat Riau," kata Jokowi, Sabtu (15/12/18).
Menurut Jokowi, gelar adat yang diterimanya hari ini mengingatkan dirinya ketika dilantik sebagai Presiden. Dimana amanat yang diembannya saat membacakan sumpah adalah setia pada nusa dan bangsa Indonesia.
Amanat untuk setia nusa dan bangsa masuk dalam penjabaran untuk menjaga adat dan budaya yang dianggap sebagai kekayaan khazanah bangsa ini yang multikultur.
"Saat menerima gelar adat ini, saya teringat saat dilantik menjadi Presiden. Karena diantaranya saya dituntut menjaga adat dan budaya," ujar Jokowi.
Selain itu, orang nomor satu di Indonesia ini juga sempat menyinggung persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang selama ini terus terjadi di Riau.
Diantara enam poin yang menjadi dasar pilihan kenapa gelar diberikan kepadanya, yakni Presiden dianggap berjasa melalui kebijakan menghilangkan Karhutla diakui Jokowi, tidak hanya karena desakannya secara pribadi dan kepala pemeritahan.
Tetapi juga karena gerahnya karena perasoalan Karhutka sudah menjadi isu internasional.
Ada pun kebijakan penting menurut Jokowi, yakni dengan mengultimatum para pemangku kepentingannya mulai Pangdam I Bukit Barisan, Danrem 031/WB, Kapolda para pimpinan Kodim dan Kapolres se Riau agar bertanggung jawab atas persoalan Karhutla yang terjadi diwilayahnya.
Ancaman dengan akan mencopot pejabat terkait tersebut terbukti ampuh. Persoalan Karhutla di Riau yang selama ini seakan sudah menjadi tradisi berhasil diatasi.
"Soal asap, saya telah menekankan kepada seluruh pemangku kepentingan mulai dari pangdam, danrem, Kapolda hingga kodim telah mengultimatum, bagi daerah yang ada karhutla, jelas siapa yang akan diganti," ungkap Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga banyak berbicara soal Blok Rokan yang sebelumnya 'dikuasai' asing, kini pengelolaannya diambil alih PT Pertamina. Begitu juga dengan Blok Mahakam yang ada di Kalimantan.
"Saya sudah tekankan ambil alih Pertamina, lalu pengelolaan juga libatkan daerah dalam hal ini tentu saja pemerintahan di Riau.. Saya terus terang tidak tahu ada Blok Rokan ini ada di Riau. Setelah mendengarkan aspirasibsibawah makanya saya minta Pertamina yang kelola," ungkap Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga mencontohkan bagaimana keperduliannya terhadap bangsa ini dengan mengambil alih saham PT Freeport yang sebelumnya hanya dapat sembilan persen setahun, namun kini pemerintah sudah bisa menguasai 51 persen saham Freeport.
(Riau Terkini)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Nasional
Ini Alasan Presiden Jokowi Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila di Blok Rokan
-
Maritim
Ini Sosok KSAL Pengganti Yudo Margono Bernama Muhammad Ali
-
Nasional
Bendungan Sadawarna, Waduk Andalan Tingkatkan Produksi Padi
-
Hiburan
Anak Banyuwangi yang Lagi Viral, Ini Sosoknya
-
Nasional
Kapan Nikahi Erina Gudono? Begini Respon Kaesang Pangarep
-
Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Hari Bhayangkara 2022

