BENGKALIS - Proyek pembangunan jalan poros Sungai Pakning kecamatan Bukitbatu-Kota Duri Kecamatan Mandau yang menggunakan sistem Multiyears (MY) batal dilaksanakan.

Karena kontrak kerja ditandatangani pengguna anggaran (PA) di Dinas PU kepada perusahaan pemenang lelang PT.Citra Gading Asritama (CGA). Malahan dampak dari tidak ditekennya kontrak kerja itu berujung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berlanjut hingga ke Mahkamah Agung (MA).       

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis H.Muhammad Nasir ST.MT MH.Msi ketika dikonfirmasi soal nasib proyek jalan senilai Rp 496 milyar tersebut mengakui kalau dirinya selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak mendatangani kontrak kerja dengan PT.CGA. Kemudian pihak PT.CGA melaporkan masalah tersebut ke PTUN, dimana hasil PTUN PT.CGAdinyatakan sebagai pemenang.

"Awalnya PTUN memenangkan PT.CGA, kemudian kita lanjutkan lagi melalui banding dan banding kita diterima Pengadilan Tinggi di Medan. Sekarang mereka (PT.CGA) mengajukan kasasi ke MA dan kita tetap menghormati keputusan pihak PT.CGA soal kasasi yang diajukan," ulas Nasir, Rabu (6/5/2015).

Terkait langkah selanjutnya nasib proyek MY yang terbesar dari jumlah nilai tersebut, ia mengatakan tidak ada masalah karena proses perdata terus berlanjut. Namun, proyek MY Duri-Sungai Pakning itu dipastikan tidak akan dikerjakan karena deadline waktu pengerjaan sudah tidak memungkinkan lagi.

"Kita tunggu saja hasil kasasi mereka ke MA. Hanya saja proyek Jalan Duri-Pakning itu hampir dipastikan tidak akan terlaksana, apapun hasil kasasi yang diajukan ke MA,"tambah Nasir.

Ia juga memaparkan soal progres lima proyek My lainnya yang saat ini tengah dalam pengerjaan. Keempatnya adalah jalan lingkar Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, Duri Barat, Duri Timur dan Bukitbatu-Siak kecil. Rekanan pelaksana kegiatan masih terus melaksanakan kegiatan fisik di lapangan dan tidak ada kendala berarti untuk lima kegiatan itu.

"Untuk lima paket MY lainnya, setakat ini tidak ada masalah berarti, bahkan untuk jalan lingkar Pulau bengkalis progresnya sudah mencapai 40 persen dan yang empat lainnya mendekat bahkan ad ayang melebihi 30 persenan. Kita terus pantau pekerjaan rekanan di lapangan melalui PPTK dan konsultan pengawas," jabar Nasir mengakhiri.