PEKANBARU : Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman telah menemui Mendagri Cahyo Kumolo terkait indikasi penemuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2015 yang sengaja dilakukan Annas Maamun yang kini berstatus non aktif.

Agar tidak turut dipersalahkan, Andi begitu dia biasa disapa pun meminta pendapat sekaligus solusi kelanjutan dari APBD tersebut ke depan. Saat ditemui, usai pertemuan bersama DPD RI di ruang Pauh Janggi Gedung Daerah, Sabtu (8/11/14), menyatakan, belum tahu apakah akan ada pembahasan ulang atau tidak.

"Tidak tahu apakah dibahas ulang atau tidak. Saya tak tahu artinya apa. Kita tunggu saja," kata Andi.

Orang nomor "satu setengah" di provinsi ini membantah tidak ada istilah penolakan oleh Mendagri atas APBD Riau 2015 tersebut. Dia menyebut semua karena masih dibahas saja.

"Bukan penolakan, sedang diproses," ungkapnya.

Sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya, Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman telah menemui Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta. Pertemuan itu terkait indikasi penemuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2015 yang sengaja dilakukan Gubernur sebelumnya, Annas Maamun.

"Tadi pejabat Riau meminta putusan mendagri jangan kami ini disalahkan. Saya bilang kamu salah karena APBD itu diputuskan bersama DPRD. Apa yang sudah diparaf dan DPRD meminta persetujuan Mendagri untuk acc harus sama dengan yang diputuskan. Ini kok tahu-tahunya diubah. Katanya bukan kami yang ubah tapi Pak Gubernur (Annas Maamun)," ujar Tjahjo di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (7/11/14).

Dia pun meminta agar APBD Riau itu diteliti kembali dan dikonsultasikan dengan DPRD. Pasalnya, dia bakal menolak terkait anggaran yang berpotensi adanya kecurangan.

"Ya saya bilang ditolak. Suratnya enggak mau saya paraf. Makanya saya panggil Plt Gubernurnya. Ini besar. Enggak mungkin soal receh. Jadi sekarang dikembalikan," kata mantan Sekjen PDIP itu.

Tjahjo juga berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi provinsi-provinsi untuk lebih teliti dengan APBD masing-masing.

Terkait persoalan ini, diduga ada indikasi pemalsuan APBD Riau Tahun 2015 yang dilakukan Annas Maamun untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Modusnya, seluruh mata anggaran yang ada di APBD sengaja dilakukan mark up (penggelembungan) dari angka yang seharusnya menjadi dua atau tiga kali lipatnya. Adapun Annas yang juga politisi Golkar itu kini menjadi tersangka KPK karena diduga menerima suap senilai Rp 2 miliar terkait kasus alih fungsi lahan di Riau.

Temuan tersebut hasil dari upaya Kemendagri membandingkan APBD Riau 2015 Rp10,7 triliun yang disahkan DPRD Riau pada 4 September 2014 lalu, dengan dokumen APBD Riau yang dipalsukan. "Bedanya sangat jauh, rupanya APBD Riau mau dibagi-bagi ke kroni-kroninya Annas Ma`amun," ujar pejabat yang menolak namanya dipublikan tersebut.

Kemendagri, lanjutnya, telah melakukan evaluasi total terhadap APBD Riau yang asli. Sebagaian besar mata anggaran yang diusulkan dalam APBD Riau Tahun 2015 telah dilakukan pencoretan dan koreksi. Namun, pejabat itu enggan menjelaskan mata anggaran mana yang dicoret atau dikoreksi, termasuk apakah usulan APBD Riau Tahun 2015 Rp10,7 triliun ditolak.

Atas temuan tersebut, Kemendagri telah menerjunkan tim untuk melakukan investigasinya. Namun, ia belum bisa memastikan temuan kapan bakal diumumkan atau ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum.

(mok/mok)