PEKANBARU - Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, Panijo sebut rata-rata Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau tidak sehat.  Karena itu, pemerintah diminta untuk berhati-hati memberikan penyertaan modal, meski sama-sama berplat merah. 

Saat dimintai tanggapannya terkait pernyataan Kepala BPKP Perwakilan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman ngaku belum pernah mendengarnya. 

"Saya belum dengar BPKP bilang seperti itu," kata Andi, begitu dia biasa disapa, Kamis (5/3/15). 

Selain mengaku belum pernah mendengar, Andi juga menyatakan sebaiknya jangan langsung pada kesimpulan sebelum ada hasil audit yang benar-benar menyatakan demikian. Karena itu, jangan sampai berandai-andai, ketika menyebut BUMD sebelum ada bukti berupa hasil audit. 

"Kita ikuti mekanismenya seperti apa. Tapi jangan berandai-andi dulu. Nanti kalau ada hasil auditnya baru kita simpulkan," ujar Andi lagi. 

Sebelumnya, pernyataan Kepala BPKP yang menyebutkan rata-rata BUMD di Riau tidak sehat, disampaikannya pada penyerahan SK Gubernur Riau kepada Pejabat pengelola keuangan daerah di ruang melati kantor gubernur, kemarin. 

Kalau pun harus ada pemberian penyertaan modal, pemerintah diminta benar-benar melakukan studi kelayakan dengan baik. BPKP selama ini dipercaya sebagai lembaga audit, akan mengawalnya dengan terbuka. 

Karena yang terjadi selama ini, tidak jarang penyertaan modal yang diberikan habis entah kemana. Pada hal, jika studi kelayan penyertaan modalnya dilakukan dengan baik, arah kebijakan penggunaan anggarannya pasti akan terukur. 

"Penyertaan modal harus dilakukan studi kelayaka. Jangan sampai proposal bagus tahu-tahu habis entah kemana," ungkap Panijo. 

Hadir pada pertemuan itu, Sekdaprov Riau Zaini Ismail, para kepala dinas, badan dan biro.