PEKANBARU - Plt gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dianggap tidak memberikan kesejukan hubungan antara legislatif dan eksekutif saat memberikan statemen terkait peruntukan 20 unit mobil dinas yang sudah dibeli pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. 

"Secara pribadi, saya anggap pernyataan seperti itu tidak memberikan kesejukan. Maunya, Plt memberikan kesejukan saat menyampaikan statmen yang berkaitan dengan mobil," kata Asri Auzar, Anggota DPRD Riau dari Fraksi Demokrat DPRD Riau, Senin (16/02/15). 

Di satu sisi diakuinya, kinerja DPRD Riau terganggu dengan tidak adanya mobil operasional dari Pemprov Riau. Meskipun demikian, sekretaris Komisi D DPRD Riau ini menegaskan, tidak terlalu ngotot menuntut mobil operasional yang dimaksud. 

"Minimal ada mobil pinjam pakai untuk kegiatan dewan. Kita berharap, kekompakan legislatif dan eksekutif bisa terjaga selalu, jangan sampai karena mobil ini, hubungan jadi tidak harmonis," ungkap politisi asal Rokan Hilir ini. 

Sementara itu, Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau mengatakan, tidak ada yang namanya pengadaan mobil operasional DPRD Riau, yang ada hanya pengadaan mobil dinas Pemprov Riau yang dipinjam pakaikan untuk anggota DPRD Riau. 

"Memang tidak ada pembahasan pengadaan mobil untuk anggota maupun alat kelengkapan dewan. Cuman, kita berharap ada mobil pinjam pakai untuk penunjang kegiatan dewan," tutup mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru ini. 

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Arsyadjuliandi Rachman menegaskan, 20 unit mobil jenis New Nissan X Trail yang sudah dibeli pemerintah Provinsi (Pemprov) belum tentu diperuntukkan bagi alat kelengkapan DPRD Riau. 

"Sebanyak 20 unit mobil baru tu, peruntukannya belum tentu untuk pimpinan atau alat kelengkapan dewan. Jadi, siapa yang bilang untuk mereka, semua belum jelas lagi," kata Arsyadjuliandi Rachman kepada riauterkinicom akhir pekan lalu.