BENGKALIS - Keinginan pemerintah daerah untuk merumahkan ratusan honorer yang dinilai tidak efisien dan hanya membebani anggaran daerah, khususnya di Sekretariat Daerah (Setda) Bengkalis,  sudah semakin bulat. Bahkan, saat ini  dalam proses evaluasi Administrasi Umum (Asisten III).

"Sesuai dari pernyataan Pj Bupati yang akan merumahkan atau tidak memperpanjang kontrak kerja, terhadap ratusan honorer yang sifatnya dalam sebuah kegiatan, saat ini sudah berada dalam proses evaluasi. Diperkirakan akan tuntas sebelum kegiatan tahun 2016 dimulai," ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Setda kabupaten Bengkalis, Johansyah Syafri, saat ditemui wartawan diruang kerjanya, Selasa (12/1).

Dikatakannya, ratusan honorer yang bakal dinonaktifkan ini adalah sebuah konsekuensi dalam pekerjaan. Bukan merupakan bentuk sentiment terhadap suatu kepentingan atau kekuasaan. Namun lebih kepada tujuan untuk mengefisienkan keberadaan honorer lewat data bets dan pegawai negeri sipil yang sudah ada.

Terlebih lagi dalam sebuah pekerjaan, ada reward (penghargaan) dan punishment(hukuman). Maka jika memang tenanga honorer ini tidak lagi dibutuhkan, pemberhentian perpanjangan kontrak dilakukan, agar tidak membebani anggaran daerah.

"Keinginan untuk merumahkan ini adalah untuk honorer yang masuk dalam suatu kegiatan dari bagian tertentu. Sedangkan untuk honorer dari data bets, sejauh ini tidak ada persoalan dan tetap akan diperpanjang masa kontraknya," sambung Johan.

Untuk diketahui, sambungnya, hal semacam ini tidak hanya berlaku di Kabupaten Bengkalis saja. Seperti di Pelelawan, Siak dan Kabupaten/Kota lainnya juga membuat hal serupa. Tujunannya sama, mengurangi beban anggaran dan lebih mengefektifkan tenaga honorer maupun pegawai negeri sipil yang sudah ada.

"Persoalan pemberhentian honorer ini, sejatinya bersifat normal dan wajar. Terlebih honorer sifatnya adalah kontrak, maka jika tidak dibutuhkan, sewaktu-waktu tenaga honorer ini bisa berhentikan. Untuk apa jika menggaji tetapi hal yang dikerjakan itu sudah tidak ada lagi," sebutnya.

Sebelumnya, Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie di Bengkalis, Kamis (31/12/2015) lalu mengatakan bahwa ia banyak sekali mendapat laporan banyak tenaga honorer, khususnya di Sekretariat Daerah Bengkalis yang keberadaannya kurang efektif dan dinilai hanya membebani anggaran daerah. "Makanya keberadaan mereka pada tahun 2016 akan dievaluasi," katanya waktu itu.

Sebagai gambaran, kata Ahmad Syah, tenaga honorer yang nantinya akan diperpanjang kontraknya hanya mereka yang memang benar-benar dibutuhkan. Memiliki keahlian khusus dan bersifat teknis. Sementera bagi tenaga honorer selama ini keberadaannya dianggap tidak efektif dan efisien, kontraknya pada tahun 2016 akan diputus.

Misalnya, imbuh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Provinsi Riau ini, kalau berdasarkan evaluasi tersebut untuk sebuah kegiatan hanya dibutuhkan tambahan 2 orang tenaga honorer untuk menyelesaikannya, sementara selama ini ada 6 orang yang direkrut, maka 4 orang lainnya tidak akan diperpanjang lagi kontraknya.

"Begitu juga jika kegiatan tersebut dapat dikerjakan sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil tanpa perlu bantuan tenaga honorer, maka tenaga honorer yang selama ini direkrut untuk kegiatan dimaksud juga akan diputus kontraknya," sambungnya.

Selain itu Ahmad Syah menegaskan, evaluasi akan dilakukan karena selama ini banyak tenaga honorer yang tidak disiplin. Tidak memiliki kinerja yang baik. Bahkan ada laporan yang terimanya ada tenaga honorer yang hanya menerima gaji meskipun tidak bekerja sama sekali.