PELALAWAN - Puluhan warga yang tergabung kepada Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampar (F-MPMBK) meminta dukungan penuh dari DPRD Pelalawan. Guna memuluskan dukungan, Kamis (28/5/14) forum ini mengadakan pertemuan di gedung DPRD Pelalawan.

Hadir pada pertemuan ini sejumlah anggota DPRD Pelalawan seperti Nasarudin, Herman Maskar, Abdul Anas Badrun, Nazzarudin Arnazh, Habibi Hapri, Masrkarius Anwar, Suprianto, Imustiar, Akhiruddin, Suprianto Agustinus, Eliman Manurung, Eka Putra, Monang Pasaribu dan Indra Kampe. Sementara dari unsur pemerintah hadir Bupati Pelalawan M Harris dan sekretaris daerah Tengku Muhklis.

Juru bicara F-MPMBK Tengku Zulmizan Assagaf, mengatakan forum ini terbentuk secara spontan dan bersifat terbuka, terdiri dari sejumlah komponen yang ada di Pelalawan dan bisa saja bergabung komponen lainnya.

Ditegaskan Zulmizan, lembaga yang hadir ini meliputi Lembaga Adat tingkat kabupaten, Lembaga Adat Kerapatan Kabupaten Pelalawan, Lembaga Adat Petalangan, Bathin Suluh Negeri, IPM-PI, IPM-PB, Camat Kerumutan, Lurah Kerumutan.

Forum ini sebagai representasi resmi masayarakat Pelalawan, bertujuan untuk mendapat persetujuan dari masyarakat Pelalawan.

Latar belakang lahirnya forum ini, antara lain informasi dari Pemkab Pelalawan bahwa kontrak kerja sama sudah berakhir pada 23 November 2013. Kemudian diperpanjang 6 bulan dan berakhir 24 Mei 2014. 

Informasinya, perpanjangan tersebut bernama pelaksana tugas sementara oleh PT Medco. Dalam masa itu Pelalawan tidak mendapatkan bagian apa-apa.

Forum ini mendesak DPRD Pelalawan memberikan dukungan penuh untuk mengambil alih Blok Kampar. Forum ini berjanji akan mendukung ke tingkat Pusat, meskipun dukungan nanti secara frontal.

Sejumlah anggota DPRD Pelalawan menyambut baik keinginan itu. Akan tetapi, DPRD meminta forum untuk memperkuat infrastruktur.

"Jangan nanti separoh-separo, tidak dengan wacanana saja, tapi dengan strategi yang matang," papar salah seorang perwakilan DPRD.

Bupati Pelalawan HM Harris menjelaskan, Pemda Pelalawan sudah tiga kali melayangkan surat ke SKK Migas, berisi keinginan Pemkab Pelalawan mengelola Blok Kampar. 

Surat ketiga barulah direspon SKK Migas. Sayang pada kesempatan tersebut Pelalawan hanya diberikan 2 persen, dengan syarat memasukkan saham 10 persen.

Kata Harris, banyak persoalan serius pada Blok Kampar itu yang tidak memberikan dampak positif terkait porsi pembagian. "Didasari persoalan tersebut, kami mendukung penuh keinginan Pemkab Pelalawan merebut blok Kampar ini," tandasnya.***(feb-nan)