PEKANBARU - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, mengklaim telah menyebar mata-mata dimasyarakat untuk memantau dan deteksi dini  keberadaan Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar diwilayah tersebut.

"Guna mendeteksi Gafatar di Pekanbaru, Kesbangpolinmas bekerjasama dengan intel dari Kodim, Polres dan pihak Imigrasi," ungkap, Kepala Kesbangpolinmas, Pekanbaru, Agus Pramono, di Pekanbaru, Kamis.

Agus Pramono, menyebutkan, sejak Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa sesat dan menyesatkan bagi ormas ini.  

  

Maka sambung dia, pihaknya saat ini sudah menyebar intel di pelosok kecamatan untuk mendeteksi sisa anggota Gafatar baik yang sudah eks maupun masih aktif .

Meski menurut fakta sebutnya sejauh ini ormas terlarang itu tidak terdata dan terdaftar di Kesbangpolinmas Pekanbaru. Hanya ada di Provinsi Riau dan Dumai.  Namun perlu ada kewaspadaan dini.

Karena erat kaitannya dengan 135 warga Riau eks Gafatar yang sudah ditemukan dan dipondokkan di Jakarta.

Bukan tidak mungkin di Pekanbaru ada tertinggal kader atau sisa anggotanya.

"Memang  didata kami tidak ada terdaftar Gafatar ini, tapi kalau di Kesbangpol Riau laporannya ada," jelasnya.

Maka dari itu sambungya perlu ada antisipasi dini. Apalagi diakui Agus, organisasi Gafatar ini sebelumnya  sempat diperbolehkan.

Namun seiring waktu saat ini organisasi ini sudah dinilai menyimpang dari ajaran dan juga bersifat radikal jadi keberadaannya perlu disikapi .

"Sebenarnya intel kita sudah melakukan pemantauan saat Gafatar belum booming diberitakan," tuturnya.

 Sebelumnya diberitakan berdasarkan data terakhir dalam rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di Kantor Gubernur ternyata jumlah anggota eks anggota Gafatar bukan 259 tapi, 135 orang.

Dari 135 orang, terbanyak warga Pekanbaru 121 orang, kemudian Kampar 18, Dumai 7 orang dan Indragiri Hulu 6 orang.

Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman turut berkomentar eks anggota Gafatar harus ditanggapi dengan serius dan harus diberikan perhatian khusus.

"Bukan kita mau mengucilkan, tapi perhatian supaya hal yang sama tidak terulang lagi," ujarnya.

Lebih jauh disebutkannya, terkait pemulangan juga memang harus segera dilakukan dan dicarikan solusi terbaik dalam penanganannya nanti.

"Apakah kondisi mereka seperti ini atau kemudian berada di luar negri. Ini kewajiban kita mengembalikan mereka," tambahnya.

Sumber: AntaraRiau.com