DUMAI - Tinggal dua bulan lagi efektivitas kegiatan penggunaan keuangan negara untuk melaksanakan pembangunan dan lainnya. Tapi, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dumai masih terbilang rendah.

Namun demikian, Sekrataris Daerah Kota Dumai Said Mustafa, mengklaim serapan anggaran sudah berjalan mencapai 55 persen. "Kalau tidak salah saya, baru 55 persen. Kegiatan sudah banyak jalan dan beberapa pemborong tidak mengambil uang muka," ujar Said Mustafa, Selasa (28/10/14).

Menurut Said Mustafa, yang menyebabkan serapan APBD Kota Dumai rendah karena rekanan belum mengambil uang muka. Tidak lepas pula dari sebagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Dumai masih lamban melaksanakan kegiatan.

"Kita sudah menghimbau kepada seluruh Satker agar mempercepat kegiatan. Karena waktu efektif tinggal dua bulan lagi. Dan Satker sudah mengatakan semua program dapat dijalani sebelum akhir tahun," ungkapnya. 

Disisi lain, Said juga memantau kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga ia optimistis anggaran dapat terserap jelang akhir tahun. Ia juga mengharapkan, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan nilai kontrak. Karena, peraturan terkait anggaran semakin ketat . 

"Jangan sekedar menjalankan kegiatan bila pada akhirnya berurusan dengan hukum. Untuk itu, perlu kehati-hatian yang tinggi, agar kegiatan bermanfaat dan kita tidak mengalami masalah hukum," katanya.

Selain itu, ia juga menyebut ?terjadi penurunan nilai APBD 2015. Sebab, prediksi APBD 2015 yang sedang disusun hanya Rp 1,112 T. Padahal APBD 2014 senilai Rp 1,35 T. 

Penurunan tersebut bukan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkurang. Namun,  banyak plafon anggaran dari pusat seperti dana perimbangan yang tidak sesuai.

Selain itu, juga masih banyak hutang piutang pusat dan provinsi ke daerah yang belum terlunasi. Namun, ia tidak menyebut rangkaian piutang yang dimaksud.

"Ada penurunan dana perimbangan nampaknya. Kendalanya, pendapatan pusat sendiri turun. Karena, dana perimbangan tahun 2015 hanya Rp. 80 miliar. Setelah sebelumnya mencapai Rp. 150 miliar," katanya.

Kendati demikian, ia juga optimistis pengesahan APBD 2015 lebih cepat dibanding tahun lalu. Jika tahun lalu pengesahan sudah bulan April, tahun 2015 diupayakan sebelum tahun baru 2015. 

Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang memantapkan draf Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA - PPAS) untuk diajukan ke DPRD.

"Alat kelengpakan di DPRD belum selesai. Informasinya pekan ini selesai, dan kita siap ajukan untuk dibahas," katanya.

Wakil ketua DPRD Dumai Zainal Abidin mengakui belum menerima draf KUA-PPAS. Hal itu dinilai wajar, karena pimpinan defenitif DPRD Dumai baru dikukuhkan pekan lalu. Sehingga alat kelengkapan masih tengah penggodokan.

"Terkait apakah bisa pengesahan menjelang akhir tahun atau tidak, itu belum bisa kita prediksi. Karena, tergantung pada pembahasan nanti. Kalau banyak ditemukan pengajuan itu yang aneh-aneh, tentu pembahasan lama. Kalau sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) dan tidak ada yang aneh-aneh, bisa cepat kita setujui," tutupnya. (silvia)