BENGKALIS - Pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah kabupaten Bengkalis melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dinahkodai Sevnur pejabat eselon IIIA di Pemkab Bengkalis dinilai gagal menahkodai ULP dua periode 2014 dan 2015. 

Salah seorang pelaku konstruksi di Bengkalis Asriyalmi menyebut kalau kondisi ULP sekarang ini semakin kusut, pelelangan kegiatan fisik maupun mobile sarat dengan kepentingan dan dugaan permainan. Hal itu tentu saja tidak terlepas dari kepemimpinan Sevnur selaku ketua ULP yang dua tahun berturut-turut mendapat amanah menahkodai ULP. Anehnya, Sevnur yang sejak ULP dibentuk 2012 sudah berada didalam lembaga Ad Hoc tersebut. 

"Sejak 2012 saudara Sevnur sudah berada dalam jajaran ULP, yang kemudian puncaknya 2014 dan 2015 ini beliau dipercaya menjadi ketua ULP. Selama dua tahun menahkodai ULP, kami menilai telah gagal me-menej personil di dalam ULP itu, sehingga persoalan lelang di Bengkalis ini selalu kisruh dan sekarang berujung dengan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) ULP oleh DPRD Bengkalis," tegas Asriyalmi, Kamis (15/10/15). 

Indikasi kegagalan Sevnur menurutnya, adalah tidak hilangnya dugaan permainan kotor dalam proses pelelangan. Adanya dugaan perusahaan yang illegal, tidak memiliki sertifikasi badan usaha (BSU) resmi yang dikeluarkan LPJK yang dimenangkan panitia lelang. 

Asriyalmi juga menyebut, ULP dibawah kepemimpinan Sevnur seperti lembaga superbody, sarat kepentingan dan dugaan praktik kotor masih terjadi. Seharusnya, ULP sejak dibentuk 2012 harus semakin membaik, mampu melaksanakan lelang secara objektif dan rasional serta tidak menutup diri ke ruang publik. 

"Kami berharap orang seperti Sevnur itu tidak lagi diposisikan dalam struktur ULP kedepannya. Juga sejumlah oknum panitia lelang yang berada didalam kelompok kerja (pokja) ULP tidak perlu dipakai lagi. Pj Bupati didesak harus mengevaluasi total kinerja ULP tersebut, dan Pansus DPRD juga diharapkan mengusut tuntas dugaan kecurangan yang terjadi selama ini di ULP," harap Asriyalmi, mantan Ketua DPD KNPI kabupaten Bengkalis itu. 

Sementara itu, Sevnur, Ketua ULP dan sebagai Kepala Bagian Program Setdakab Bengkalis belum juga berhasil dikonfirmasi terkait tudingan-tudingan tendensius terhadap dirinya memimpin ULP tersebut.