PEKANBARU - Banyak tenaga harian lepas (THL) yang diperbantukan saat ini di Pemerintahan Pemko Pekanbaru, begitu juga di beberapa SKPD lainnya. Kondisi seperti ini menjadi tanda tanya masyarakat. 

Bahkan sebagian masyarakat beranggapan THL itu adalah PNS karena berpakaian PNS, tapi ketika dilihat dan ditanya tugas dan fungsi mereka, hanya duduk dan meramaikan kantor pemerintahan tanpa ada kerja yang jelas.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru Azharisman Rozie menegaskan instansi pemerintahan tidak diperbolehkan menerima tenaga honorer. Sementara yang ada saat ini ada THL yang dibutuhkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Pada prinsipnya honor dilarang. Namun demikian ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan tenaga tambahan, sementara PNS tidak cukup. Jadi mereka itu dikontrak dalam kegiatan itu," ungkap Haris.

Maksimal atau tidaknya penugasan THL pada masing-masing SKPD, dikatakan Haris, pimpinan SKPD-lah yang paling tahu. Bahkan ia menegaskan pada tahun 2015 Pemko Pekanbaru akan melayangkan surat kepada pimpinan masing-masing SKPD agar mendata kebutuhan THL.

"Kedepan untuk tahun 2015, kami akan mengeluarkan surat untuk Kepala SKPD agar mendata kebutuhan kegiatan, serta seragam THL untuk masing-masing kegiatan. ini supaya kita bisa mengevaluasi, THL dibutuhkan atau tidak," katanya lagi. 

"Pada prinsipnya Pemko tidak ada menerima tenaga honorer. Tidak ada honorer, yang ada dimasing-masing satker itu mereka mengontrak THL untuk kegiatannya," terangnya.***(dan)