Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto, mengingatkan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau agar selalu mengkedepankan kehati-hatian dalam menjalankan anggaran.

Sebanyak 20.833 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Riau tahun 2021.

Terdapat beberapa point yang disoroti fraksi Demokrat dan PAN tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemprov Riau 2018 yang perlu ditindaklanjuti oleh Gubernur Riau, Syamsuar.

Gubernur dan Wakil Riau terpilih Syamsuar dan Edy Nasution boleh sedikit bernapas lega. Pasalnya, kuatnya 'ikan pinggang' anggaran yang dalam satu tahun terakhir dirasakan, sudah bisa dilonggarkan pada 2019 nanti.

Dihadiri 47 orang anggota DPRD Riau, wakil rakyat sahkan APBD Riau tahun 2019 yang besarannya mencapai Rp9,1 triliun lebih. Pengesahan APBD dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Riau.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengeluarkan kebijakan yang harus dilaksanakan di seluruh organisasi perangkat daerah untuk mengantisipasi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2018, yang mencapai sekitar Rp1 triliun.

APBD Riau 2019 diprediksi akan naik hingga Rp1 triliun sehubungan dengan meningkatnya Dana Alokasi Khusus (DAK). Ini bersumber dari hasil penjualan minyak dan gas.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Riau, Septina Primawati dan Noviwaldy Jusman bertemu Kejati Riau, Uung Abdul Syakur.

Anggota Komisi IV DPRD Riau Abdul Wahid pesimis serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 mencapai 90 persen, mengingat saat ini realisasi anggaran baru diangka 70 persen.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau berencana melakukan gugatan judisial review ke Mahkamah Agung (MA) atas boros dan tidak efektifnya APBD Riau tahun 2017.