• Home
  • Ekbis
  • 2019 Keuangan Membaik, Pengetatan Anggaran Pemprov Riau Lebih longgar

2019 Keuangan Membaik, Pengetatan Anggaran Pemprov Riau Lebih longgar

Raudhah Rabu, 12 Desember 2018 15:51 WIB
PEKANBARU - Gubernur dan Wakil Riau terpilih Syamsuar dan Edy Nasution boleh sedikit bernapas lega. Pasalnya, kuatnya 'ikan pinggang' anggaran yang dalam satu tahun terakhir dirasakan, sudah bisa dilonggarkan pada 2019 nanti. 

Praktis, saat estapet pemerintahan baru nanti berjalan akan lebih leluasa dalam melaksanakan belanja anggarannya. Apalagi keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah memutuskan 2019 nanti dana transfer pusat ke daerah bersifat final, bukan lagi bersifat dinamis seperti saat ini. 

"2019 dari hitungan kita hari ini, dari komposisi sekarang kita kelebihan. Intinya 2019 nanti, kita bisa lebih longgar belanja," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Syahrial Abdi, Rabu (12/12/18). 

Menurut mantan Penjabat (Pj) Bupati Kampar ini, kebijakan pusat soal dana transfer pusat ke daerah bersifat final, yakni pusat tidak lagi mengikuti perkembangan perekonomian global. Dimana ketika pusat terjadi defisit lalu kemudian berdampak defisit pula ke daerah, maka itulah yang terjadi saat ini adanya kebijakan tunda salur. 

"Ketika harga minyak dunia naik, pemerintah pusat menyesuaikan kenaikan. Sebaliknya, ketika harga minyak dunia turun, maka pusat melakukan perhitungan pembagian DAU (Dana Alokasi Umum) turun pula. Ketika pusat terjadi defisit kemudian berdampak defisit pula ke daerah, maka itulah yang terjadi saat ini adanya kebijakan tunda salur. Ini namanya dinamis, selalu menyesuaikan," jelas Syahrial yang pernah menjabat Karo Kesra dan Karo Ekonomi Setdaprov Riau ini. 

Sebaliknya, dengan kebijakan bersifat final pemerintahan daerah pada 2019 nanti, bisa melakukan perencanaan, dengan melakukan perhitungan anggaran belanja. Pasalnya, DAU yang didapat melalui dana transfer pusat ke daerah diprediksi tidak akan ada lagi yang namanya tunda bayar. 

"Persoalannya dengan bersifat final tadi, maka kita sudah tahu berapa DAU yang akan kita dapatkan. Kita pun mudah melakukan apa yang akan kita lakukan," jelas Syahrial. 

Lebih lanjut, Syahrial juga menekankan longgarnya 'ikat pinggang' keuangan pada 2019 nanti juga tidak terlepas dari formulasi belanja tidak saat ini bisa ditekan dengan mengkedepankan penganggaran berdasarkan program prioritas. 

Akibatnya terjadi silpa yang mencapai Rp1 triliun lebih. Berbeda pada tahun depan, silpa justru diprediksi hanya mencapai Rp50 miliar saja.

(Riau Terkini)
Tags APBDAPBD RiauPemprov Riau
Komentar