• Home
  • Ekbis
  • Banyak Perusahaan Ditemukan Tidak Taat Pajak di Dumai

Banyak Perusahaan Ditemukan Tidak Taat Pajak di Dumai

Raudhah Tussofa Jumat, 11 Agustus 2017 21:46 WIB
DUMAI - Banyak pengusaha hiburan di Kota Dumai tidak patuh dalam membayar pajak. Padahal pajak itu diwajibkan untuk subjek dan objek pajak sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai, Marjoko Santoso mengaku prihatin dengan perusahaan hiburan yang kurang taat pajak. Bahkan sesuai data yang dimiliki banyak ditemukan pengusaha hiburan tidak membayar pajak.

"Sudahlah tidak bayar pajak, mereka juga kerap terlambat membayar pajak. Bayarnya ini kalau sudah petugas kita datang menagih atau pas kebetulan izin operasinya sudah hampir habis baru membayar pajak," katanya kepada wartawan.

Dijelaskan mantan kepala Diskes dan Bappeko Dumai ini, bahwa dalam waktu dekat Bapenda Kota Dumai akan memanggil seluruh pengusaha hiburan untuk menanyakan terkait kurang tertib membayar pajak kepada pemerintah daerah.

Disamping pengusaha hiburan, pengusaha perhotelan juga dinilai kurang bagus dalam catatan pembayaran pajak. Sebab banyak ditemukan pengusaha hotel bayar pajak tapi tidak sesuai dengan omset yang diterima dalam satu bulannya.

"Tim kita sedang melakukan audit di beberapa lokasi usaha. Sebab ada laporan dari masyarakat mereka menyampaikan pajak tidak sesuai omset yang nyata. Kita akan melakukan tindakan tegas masalah pajak ini," tegas Marjoko Santoso.

Menurutnya, tahun ini pihaknya akan menertibkan seluruh pengusaha bandel dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dan tahun 2017 ini target Realisasi PAD mencapai Rp206 miliar. Mudah mudahan target tersebut tercapai.

"Target kita Rp206 miliar untuk PAD pajak Kota Dumai. Maka dari itu saya minta kepada pengusaha tersebut amanah untuk membayar pajak kepada Pemerintah Kota Dumai sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tutupnya.

Adapun sumber pajak untuk Pemko Dumai, yaitu pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

(adi/adi)
Tags PajakPemko Dumai
Komentar