MERANTI - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis premium masih dikeluhkan oleh masyarakat di Kepulauan Meranti. Pasalnya hingga kini masih dijual dengan harga tinggi.

Untuk diketahui pada umumnya premium masih dijual dengan harga Rp 8500. Sementara secara nasional HET Premium hanya sebesar Rp 6950. Atau jauh lebih mahal lebih kurang Rp1550.

Alam, warga jalan Dorak Selatpanjang mengaku bahwa idealnya harga turun minyak secara nasional bisa sejalan dengan turunnya harga minyak di tingkat pengecer di Kota Selatpanjang. Namun yang terjadi malah tidak sesuai dengan harapan.

"Kami kena dua kali. Yang pertama harga perliternya tinggi dan satu lagi takaran yang kami terima tak sampai seliter. Makanya kami sangat dirugikan," keluhnya.

Dalam penghitungan yang dilakukan bersama disepakati bahwa untuk BBM jenis premium di wilayah Kecamatan Tebingtinggi, atau Ibukota Rp 7.600, Tebingtinggi Barat, Rp 7.700, Rangsang Barat, Rp 7.800, Rangsang Pesisir, Rp 7.900, Rangsang, Rp 7.600, Tebingtinggi Timur, Rp 7.800, Merbau, Rp 7.600, Pulau merbau, Rp 7.800, dan Kecamatan Tasik Putri Puyu Rp 7.800.

Sementara harga BBM jenis Solar yakni untuk diwilayah Kecamatan Tebingtinggi, Rp 6.300, Tebingtinggi Barat, Rp 6.400, Rangsang Barat, Rp 6.500, Rangsang Pesisir, Rp 6.600, Rangsang, Rp 6.300, Tebingtinggi Timur, Rp 6.500, Merbau, Rp 6.300, Pulau merbau, RP 6.500, dan Kecamatan Tasik Putri Puyu Rp 6.500.

Kondisi itu juga membuat gerah Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi. Kepada wartawan Irwan menegaskan akan berupaya memanggil sejumlah pihak terkait. Sehingga bisa diketahui akar persoalannya dan diambil tindakan secepatnya.

Bupati berjanji akan memanggil seluruh agen penyalur minyak subsidi (APMS) terkait banyaknya masyarakat yang masih mengeluhkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium.

Ia menduga mahalnya harga premium ditenggarai oleh permainan mafia yang melakukan aksi ambil untung. Menurutnya, permasalahan tersebut tidak bisa dibiarkan dan harus ditindaklanjuti secara tegas dengan menetapkan HET.

"Nanti akan saya intruksikan Disperindag untuk mencari akar permasalahan ini, dan mengambil tindakan yang konkrit dan dibuat HET BBM yang pro rakyat," ujarnya, Selasa (23/2/2016).

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM), Syamsuar Ramli mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan HET di masing-masing kecamatan, namun apakah HET tersebut akan disetujui atau harus divaluasi lagi, pihaknya masih menunggu kebijakan dari bupati.

Dikatan Syamsuar, pengajuan HET di masing-masing kecamatan tersebut sudah termasuk seluruh ongkos angkut dan bongkar yang berlaku di tiap kecamatan. Menurutnya perbedaan HET disetiap kecamatan ini ditentukan oleh jarak tempuh pendistribusian BBM, semakin jauh jarak tempuh pendistribusian BBM, maka semakin tinggi pula HET yang akan ditetapkan.

"Memang beberapa waktu lalu kami sudah mengajukan HET, namun belum ditetapkan oleh bupati, pasalnya yang berwenang menetapkan HET adalah bupati defenitif. Bisa saja HET yang kami ajukan  berubah tergantung kebijakan pak bupati, jika sudah ada kesepakatan bersama barulah dibuat Perbup nya," ujar Syamsuar.

Syamsuar juga tidak menampik jika mahalnya harga BBM ditenggarai oleh permainan mafia, namun minimnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menjadi sebab lemahnya pengawasan dari instansinya. 

Selain itu, selama ini belum ada masyarakat yang melaporkan ke Disperindag dengan membawa bukti yang kuat terkait  adanya permainan mafia. Ia menduga permainan yang dilakukan mafia cukup rapi, sehingga sulit bagi instansinya untuk membongkar permainan mafia tersebut.

"Saat kami turun ke lapangan, kami tidak menemukan kejanggalan, kami sangat terbuka kepada masyarakat, jika ada bukti yang kuat silahkan laporkan ke kami," ujarnya.