DUMAI - Dinas Perhubungan (Dishub) terus meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, terutama dari sektor retribusi Terminal Barang yang menjadi primadonanya Pemerintah Kota Dumai meraup pendapatan.

Kepala UPT Terminal Barang pada Dishub Dumai Indra Syahputra, Selasa (24/3/15) mengatakan, saat ini UPT Terminal Barang berencana akan merubah sistem konvesional kepada sistem Informasi Teknologi (IT) untuk menekan kemungkinan terjadinya kebocoran PAD.

"Saya berupaya menciptakan sistem IT ini agar pendapatan diperoleh secara maksimal dengan meminimalisir kemungkinan kebocoran PAD, sehingga pencapaian pada tahun 2015 ini dengan target Rp 18 miliar bisa diperoleh," ucapnya.

Sisitem IT itu membutuhkan pembangunan Gapura, Brial Gate dan lain sebagainya sehingga pada APBD 2015 ini UPT mengusulkan anggaran Rp 1 Miliar namun belum diakomodir, diharapkan pada APBD-P 2015 mendatang usulan tersebut bisa terealisasi.

Ditambahkan Indra, tahun sebelumnya target PAD dari terminal barang sebesar Rp22 miliar, angka itu menurutnya sangat tidak rasional mengingat pencapaian yang diperoleh dengan target demikian tidak pernah tercapai.

Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana yang berupa pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan."Ungkapan sederhana jika kita menginginkan hasil maksimal, hendaknya kita memfasilitasi dengan pelayanan yang maksimal juga," sebutnya.

Terminal barang Kota Dumai, kata Indra merupakan acuan oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. pasalnya, Terminal barang yang paling produktif di Indonesia saat ini hanya milik Kota Dumai. Sehingga, tidak sedikit yang datang dari berbagai daerah hingga dari pulau Jawa yang belajar dari Terminal Barang Dumai baik dari segi pelayanan.

Indra menyusun program rencana dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan kualitas Terminal Barang yang saat ini menyandang kategori type A.

"Saya mewacanakan kedepan kita memiliki fasilitas sarana prasarana memadai seperti adanya bengkel, ATM dan lain sebagainya seperti pangkas rambut misalkan sehingga para supir yang masuk ke terminal barang mendapatkan pelayanan yang memadai tanpa harus jauh-jauh ke Kota." sebutnya.

Untuk mendapatkan berbagai sarana tersebut, lanjut Indra Pemko Dumai membutuhkan dana dari APBD dan APBN untuk menunjang pembangunan yang dibutuhkan, sementara ketersediaan lahan di Terminal Barang saat ini sangat memadai kendati dibangun SPBU dalam kawasan terminal barang.

Pusat Berencana Ambil Alih Terminal Barang

Indra mengungkapkan, saat ini pemerintah Pusat berencana mengambil alih tanggung jawab pendapatan terminal barang sehingga pencapaian retribusi tidak lagi masuk ke kas daerah melainkan ke pemerintah pusat.

"Saat ini kita mencoba menjelaskan terhadap UUD baru yang dikeluarkan oleh pemerrintah pusat yang hendak mengambil alih pendapatan dan tanggung jawab terminal barang yang notabene merupakan satu-satunya primadona PAD kita, kita upayakan menjelaskan kepada pemerintah pusat bahwa terminal barang dibangun dengan APBD bukan dengan dana APBN," ujarnya.

Saat ini tambah Indra, turunan dari UUD tersebut berupa PP belum dikeluarkan oleh pemerintah pusat, oleh karenanya pemerintah daerah terus berupaya agar jangan sampai terminal barang diambil alih oleh pemerintah pusat sehingga Pemko Dumai tidak mendapat PAD dari terminal barang lagi.

"Kita masih upayakan menjelaskan kepada pemerintah pusat, bahwa satu-satunya pendapatan PAD terbesar Kota Dumai adalah dari retribusi terminal barang, meski UUD 28 tentang pajak melarang kita meraup retribusi kos masuk melainkan hanya pungutan parkir," jelas Indra.

(adv/hum/mit/ron)