SELATPANJANG - Usaha ekonomi kerakyatan atau home industry sejauh ini belum tergarap secara maksimal. Padahal Meranti sebagai salah satu kabupaten yang memiliki wilayah perairan laut yang luas, sebenarnya memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya yang potensial untuk dikembangkan. 

Disisi lainnya, home industry pengolahan perikanan tangkap juga memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi salah satu basis ekonomi masyarakat. Namun sayang, besarnya potensi ini belum mampu digarap Pemkab Kepulauan Meranti.  

Sektor perikanan tangkap, budi daya dan home industry masih  dianggap tidak memiliki prospek. Akibatnya, sentuhan kebijakan dalam upaya pengelolaan perikanan terkesan terabaikan. Tidak heran bila kemudian kehidupan nelayan-nelayan tradisional yang berada di bibir pantai, tak pernah luput dari lingkaran kemiskinan.

Demikian dikatakan DR Agusnimar nara sumber pada penyuluhan home industri beberapa hari lalu. Iam engatakan berharap agar Pemkab Meranti lebih gesit dalam mengelola  potensi industry maritime yang di miliki Meranti. Baik yang berorientasi pada sector perikanan tangkap, budidaya maupun home industry yang banyak ditemukan di kawasan pesisir pantai di pulau-pulau terluar. 

“Harus ada sentuhan kebijakan yang benar-benar resprentatif bila Pemkab ingin segera mengentaskan persoalan kemiskinan nelayan tradisional kita.  Soalnya, selama ini nelayan tradisional kita minim pembinaan dan sentuhan program yang berbasis pemberdayaan. Ini yang menyebabkan kenapa nelayan-nelayan tradisional di pulau-pulau terluar Meranti, tetap miskin dan tertinggal,” ungkap Agusnimar.

Menurutnya, peraian laut Meranti yang luas, sebenarnya memiliki potensi untuk dijadikan sebagai salah satu andalan PAD. Tidak hanya diperaian laut lepas pulau-pulau terluar, tapi juga perairan-perairan laut lainnya, seperti Selat Air Hitam, Selat Panjang, Selat Asam, sungai Sodor maupun perairan umum lainnya yang bermuara ke laut. 

Namun, sayangnya potensi ini dianggap tidak memiliki prospek untuk digarap. Buktinya, sampai hari ini belum ada program yang benar-benar resprentatif yang mampu mengangkat ekonomi para nelayan. Kalaupun ada program bantuan alata tangkap, dan armada tangkap sifatnya hanya sebatas megakomodir kebutuhan masayrakat. 

Substansi dasar pengeloalan yang mengarah pada program pemberdayaan, belum terlihat sama sekali. Para nelayan dibiarkan sendiri mengelola laut tanpa ada dukungan program  pemberdayaan. Akibatnya, dari zaman sebelum pemekaran hingga setelah pemekaran, nelayan-nelayan di Meranti bergerak ditempat. 

“Malah, ada indikasi penurunan jumlah nelayan yang aktif mengelola laut. Dan kondisi ini turut di perburuk dengan turun  menurunya produksi hasil tangkapan nelayan.Buktinya, harga ikan segar terus melambung naik. Jadi, persoalan harga ikan yang mahal, bukan hanya disebabkan persoalan mahalnya harga bahan bakar, tapi turut dipicu rendahnya hasil tangkapan nelayan,” bebernya.

Untuk itu lanjut Agusnimar, Pemkab Meranti harus membangun kebijakan yang lebih resprentatif disektor pengelolan perikanan lautnya. Tidak hanya tertumpu pada kebijakan pemberian bantun, tapi lebih difokuskan pada upaya pemberdayaan. Upaya ini tentunya harus berlanjut pada pembinaan dan permberdayaan home-home industry perikanan. 

“Hadirnya home berbagai home industry kerupuk ikan, udang maupun trasi, itu muncul dari kreatifitas masyarakat bukan hasil sentuhan program. Tanpa disentuh saja sudah bisa esksis berkembang, apalagi kalau didukung dengan sentuhan program pemberdayaan. Sekecil apapun potensi kalau digarap secara professional, hasilnya akan maksimal," pungkasnya.***(roy)