Kelola Blok Siak, Pemprov Riau Tunggu Surat Menteri ESDM
Jumat, 09 Mei 2014 18:14 WIB
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum melakukan pembahasan tentang sistim pengelolaan Blok Siak, dengan empat kabupaten. Pasalnya, surat dari Kementerian ESDM belum juga turun.
Belum dilakukannya pembahasan dengan empat kabupaten itu, dibenarkan oleh Wakil Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman, Jumat (9/5/14) di Kantor Gubernur Riau. Wagubri mendapat informasi itu melalui Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau.
"Kepala Biro Ekonomi saya tanya, sudah duduk belum dengan kabupaten. Terus mereka menjawab, kita masih menunggu surat dari kementerian (ESDM),"jelasnya.
Apabila surat Kementerian ESDM sudah diperoleh kata Wagubri, barulah dilakukan pembicaraan dengan kabupaten yang berada di kawasan Blok Siak."Nanti kalau kita datang ke kabupaten suratnya belum ada, sama saja kosong,"tuturnya.
Diwartakan sebelumnya, Kementerian ESDM memberikan sinyal positif dengan memberikan kesempatan kepada Provinsi Riau, turut mengelola Blok Siak bersama PT Pertamina.
Kepastian Provinsi Riau mendapatkan jatah dalam mengelola Blok Siak ini, setelah dilakukannya pertemuan Wakil Gubernur Riau H Arsyadjuliandi rachman bersama Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo Rabu (23/4/14) lalu, di Jakarta.
Setelah adanya sinyal dari Kemen ESDM itu, lalu Pemprov Riau akan konsolidasi internal bersama empat bupati yang daerahnya berada dikawasan Blok Siak. Keempat bupati itu adalah Bupati Rohil, Bupati Rohul, Bupati Bengkalis dan Bupati Kampar.
Pembicara internal dengan empat bupati itu untuk mengetahui berapa persentase yang diajukan masing-masing daerah. Termasuk membicarakan bagaimana bentuk pola kerjasama BUMD Riau dengan PT Pertamina.***(wil)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Hukrim
Kasat Reskrim Polres Siak Tinjau Korban Percobaan Pencurian di Kampung Dosan
-
Sosial
Bupati Siak Afni Dorong Penyelesaian Konflik HGU di Jakarta
-
Hukrim
Operasi Narkotika Diperketat di Bengkalis, Ratusan Pelaku Ditangkap
-
Hukrim
Kejari Bengkalis Musnahkan Barang Bukti 110 Perkara Inkracht
-
Lingkungan
Rumah Kompos Pekanbaru Dorong Pengurangan Sampah TPA Muara Fajar
-
Politik
DPRD Pekanbaru Desak Prioritas Drainase 2026

