Kelola Blok Siak, Pemprov Riau Tunggu Surat Menteri ESDM
Jumat, 09 Mei 2014 18:14 WIB
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum melakukan pembahasan tentang sistim pengelolaan Blok Siak, dengan empat kabupaten. Pasalnya, surat dari Kementerian ESDM belum juga turun.
Belum dilakukannya pembahasan dengan empat kabupaten itu, dibenarkan oleh Wakil Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman, Jumat (9/5/14) di Kantor Gubernur Riau. Wagubri mendapat informasi itu melalui Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau.
"Kepala Biro Ekonomi saya tanya, sudah duduk belum dengan kabupaten. Terus mereka menjawab, kita masih menunggu surat dari kementerian (ESDM),"jelasnya.
Apabila surat Kementerian ESDM sudah diperoleh kata Wagubri, barulah dilakukan pembicaraan dengan kabupaten yang berada di kawasan Blok Siak."Nanti kalau kita datang ke kabupaten suratnya belum ada, sama saja kosong,"tuturnya.
Diwartakan sebelumnya, Kementerian ESDM memberikan sinyal positif dengan memberikan kesempatan kepada Provinsi Riau, turut mengelola Blok Siak bersama PT Pertamina.
Kepastian Provinsi Riau mendapatkan jatah dalam mengelola Blok Siak ini, setelah dilakukannya pertemuan Wakil Gubernur Riau H Arsyadjuliandi rachman bersama Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo Rabu (23/4/14) lalu, di Jakarta.
Setelah adanya sinyal dari Kemen ESDM itu, lalu Pemprov Riau akan konsolidasi internal bersama empat bupati yang daerahnya berada dikawasan Blok Siak. Keempat bupati itu adalah Bupati Rohil, Bupati Rohul, Bupati Bengkalis dan Bupati Kampar.
Pembicara internal dengan empat bupati itu untuk mengetahui berapa persentase yang diajukan masing-masing daerah. Termasuk membicarakan bagaimana bentuk pola kerjasama BUMD Riau dengan PT Pertamina.***(wil)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Sosial
Regulasi Perizinan Berbasis Risiko Diperkuat Pemko Dumai Lewat Bimtek
-
Ekbis
Proyek Pipa Transmisi Gas Dumai-Sei Mangke Capai 30 Persen
-
Nasional
Budi Arie Setiadi, Video Viral dan Sanksi Projo
-
Hukrim
Tengku Muhammad Nasir Ditangkap di Aceh Setelah Jadi Buronan Kasus Korupsi Dishub Dumai
-
Politik
KUA-PPAS Perubahan 2026 Disepakati, APBD Dumai Naik Jadi Rp2,246 Triliun
-
Sosial
Instalasi Jaringan Listrik PLN di Ratu Sima Dikeluhkan Warga

