BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bagian Keuangan akan mengundang rekanan terutama yang dana proyeknya tertahan atau belum dibayarkan untuk mencari jalan keluar menyusul belum ditransfernya dana bagi hasil (DBH) triwulan IV. 

Selain para rekanan, hadir pada pertemuan yang digelar di ruangan Kabag Keuangan itu sejunlah ketua asosiasi. Pertemuan dipimpin langsung oleh Kabag Keuangan Setdakab Bengkalis H Bustami HY dan kasubag keuangan Fauzan. 

Ketua Gapeknas Fitra Budiman yang dihubungi usai pertemuan menyebutkan, jika pada awalnya kabag Keuangan mengusulkan jika kegiatan barang dan jasa yang terutang akan dibayarkan pada APBD Perubahan 2017. 

Namun rekanan menolak keras. Mengingat untuk menunggu APBD Perubahan 2017, sudah jelas akan makin membuat rekanan terpuruk dan harus membayar bunga bank yang tak sedikit. 

"Kalau dibayar di APBD 2017, itu artinya kita baru bisa menerima pembayaran atas proyek yang sudah selesai kita kerjakan seratus persen, pada November atau Desember 2017. Ini jelas kerja 'gila'. Makanya kita menolak keras usulan itu," terang Budi panggilan akrabnya. 

Intinya pada pertemuan itu kata Budi, rekanan mendesak agar Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk membayarkan utang proyek itu paling lambat pada Februari 2017 ini. 

"Akhirnya kabag keuangan memenuhi keinginan rekanan. Dan rekanan minta dibuat perjanjian  diatas materai, sebagai jaminan bagi rekanan jika pemkab Bengkalis benar-benar akan membayar pada akhir Februari 2017," ucap Budi. 

Seperti diberitakan, Pemkab Bengkalis terpaksa menunda pembayaran kegiatan barang dan jasa yang sudah berjalan karena kosongnya kas daerah, menyusul belum ditranfernya BDH oleh pemerintah pusat sebesar Rp600 miliar.

Selain itu, para rekanan juga mendapat surat pernyataan yang secara langsung ditandatangani oleh Kabag Keuangan Setdakab Bengkalis H Bustami HY, tentang akan segera dibayarkannya dana proyek paling lambat akhir bulan Februari 2017.